Rembang, Harianpantura.com – Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mendorong pengembangan industri gula tumbu sebagai salah satu bentuk hilirisasi komoditas tebu. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah hasil panen petani sekaligus menjadi solusi di tengah keterbatasan kapasitas pabrik gula.
Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, mengatakan pemerintah saat ini tengah fokus mewujudkan swasembada gula nasional. Seiring meningkatnya produksi tebu, diperlukan alternatif pengolahan agar hasil panen petani dapat terserap secara optimal.
“Saat ini kita mendapat mandat untuk mewujudkan swasembada gula. Tebu sudah ditanam sejak 2025 dan akan terus berlanjut. Di sini petani menyampaikan ada alternatif selain diolah menjadi gula kristal putih, yakni gula merah tebu atau gula tumbu,” kata Abdul Roni saat meninjau pengolahan gula tumbu milik mitra petani Koperasi Perwira Cipta Mandiri (KPCM) di Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, keberadaan industri gula tumbu dapat menjadi penyangga ketika kapasitas pabrik gula belum mampu mengolah seluruh hasil panen tebu. Selain itu, produk gula merah tebu juga telah memiliki pasar tersendiri, termasuk sebagai bahan baku industri kecap.
“Tidak semua hasil tebu dapat langsung diolah oleh pabrik gula karena kapasitasnya terbatas sambil menunggu pembangunan pabrik gula baru. Ternyata gula merah tebu ini juga memiliki pasar, termasuk untuk industri pembuatan kecap,” ujarnya.
Abdul Roni mengapresiasi inovasi petani yang mampu mengembangkan usaha gula tumbu. Meski demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan standar kebersihan produksi agar produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan.
“Tugas pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bersama-sama meningkatkan standar higienitas agar sesuai ketentuan. Itu menjadi prioritas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, berharap kunjungan Direktorat Jenderal Perkebunan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani tebu.
Menurut Agus, persoalan utama yang dihadapi petani saat ini adalah belum optimalnya kesiapan pabrik gula dalam menyerap hasil panen, terlebih produksi diperkirakan meningkat melalui program bongkar ratoon.
“Yang paling utama kesiapan pabrik gula untuk menyerap hasil produksi tebu secara maksimal. Ketika program bongkar ratoon sudah berjalan dan produksi meningkat, tetapi pabrik gula belum siap, tentu hasilnya tidak akan optimal. Harapannya ada solusi agar semangat petani tebu tetap terjaga. Salah satu alternatif yang disampaikan ialah pengembangan gula tumbu,” ujarnya.
Ia menjelaskan lokasi kunjungan di Kebun Benih Datar, Desa Gegersimo, dipilih menyesuaikan agenda kerja Direktorat Jenderal Perkebunan selama berada di Jawa Tengah.
Pemkab Rembang sendiri menargetkan daerahnya berkembang sebagai salah satu sentra produksi tebu di Jawa Tengah. Saat ini luas tanaman tebu mencapai sekitar 8.000 hingga 9.000 hektare dan ditargetkan meningkat menjadi 10.000–12.000 hektare sebagai syarat pendirian pabrik gula.
“Harapan kami Rembang menjadi sentra tebu di Jateng. Jika luas tanam bisa mencapai 10.000 hingga 12.000 hektare, kami berharap Rembang dapat memiliki pabrik gula sendiri,” kata Agus.
Selain itu, Pemkab Rembang juga mengusulkan adanya kepastian harga tebu, peningkatan rendemen, serta dukungan sarana dan prasarana, termasuk bantuan pupuk dari pemerintah pusat.
Pada 2026, Kabupaten Rembang memperoleh program bongkar ratoon seluas sekitar 1.900 hektare. Program tersebut didukung bantuan sekitar 60 ribu mata tunas dengan nilai anggaran sekitar Rp3,6 miliar.
Di sisi lain, pemilik tempat pengolahan gula tumbu sekaligus mitra petani KPCM, Syued Hasyim, mengatakan usaha yang dirintis sejak 2004 itu masih menjadi salah satu sentra produksi gula merah tebu di Kecamatan Pamotan.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam proses produksi muncul saat musim hujan karena peralatan yang digunakan masih bersifat konvensional.
“Kalau musim hujan produksi sangat terganggu. Harapan kami ada modernisasi alat sehingga biaya operasional lebih efisien dan bisa menggunakan bahan bakar alternatif,” ujarnya. (Red)
