Batang, Harianpantura.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan belasan kabupaten/kota berstatus siaga kekeringan pada musim kemarau 2026. Sebagai langkah penanganan, distribusi bantuan air bersih terus digencarkan ke wilayah terdampak.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pemerintah kabupaten/kota telah melakukan pemetaan daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Data tersebut menjadi dasar penentuan langkah penanganan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
“Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping. Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan,” kata Luthfi di Batang, Kamis (16/7/2026).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, sebanyak 16 daerah telah menetapkan status siaga kekeringan. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, serta Kota Salatiga dan Kota Tegal.
Menurut Luthfi, hasil pemetaan itu akan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah terkait agar penanganan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.
“Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya,” ujarnya.
Sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, Pemprov Jateng telah menyalurkan 3.258.000 liter air bersih melalui 660 tangki sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026. Bantuan tersebut menjangkau 30.378 keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten yang telah mengalami kekeringan.
Ke-15 kabupaten penerima bantuan itu yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang.
Luthfi menjelaskan penyaluran air bersih dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, serta BUMD Tirta Satria melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Semangat gotong royong inilah yang menjadi kekuatan Jawa Tengah dalam menghadapi bencana,” katanya.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Pemprov Jateng juga telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan pada 9 Juni 2026. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi dan memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih selama musim kemarau. (Red)
