Semarang, Harianpantura.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat persiapan operasional Sekolah Rakyat permanen yang dijadwalkan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada 31 Juli 2026. Sejumlah aspek, mulai dari kesiapan peserta didik, sarana prasarana, hingga fasilitas pendukung, menjadi fokus penyelesaian sebelum sekolah resmi dibuka.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar seluruh kebutuhan operasional dapat dipenuhi tepat waktu. Hal itu disampaikannya saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).
“Secara konsep, Sekolah Rakyat permanen akan mulai beroperasi pada 31 Juli. Karena itu kita koordinasi bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ada,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri Dinas Sosial kabupaten/kota yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana pembangunan, serta para kepala sekolah.
Dalam evaluasi yang dilakukan, pemerintah menemukan jumlah calon peserta didik jenjang sekolah dasar masih belum memenuhi target. Untuk mengatasi kondisi tersebut, jumlah rombongan belajar (rombel) di tingkat SD akan dikurangi menjadi satu rombel. Sementara kuota yang tersedia dialihkan ke jenjang SMP dan SMA karena peminatnya lebih banyak.
Selain persoalan peserta didik, penyelesaian pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian. Pemprov Jawa Tengah bersama Kementerian Pekerjaan Umum tengah mempercepat penyelesaian asrama yang menjadi bagian penting dari konsep Sekolah Rakyat permanen, mengingat seluruh siswa nantinya diwajibkan tinggal di lingkungan sekolah.
“Kami kejar bersama teman-teman dari Pekerjaan Umum agar sebelum 31 Juli seluruh fasilitas siap,” kata Sumarno.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif menginventarisasi kebutuhan dasar yang masih kurang, termasuk ketersediaan air bersih. Apabila infrastruktur belum sepenuhnya siap, pemerintah daerah diminta menyiapkan solusi sementara, seperti penyediaan tangki air atau langkah lain sesuai kondisi di masing-masing daerah.
Menurut Sumarno, setiap bangunan yang masih dalam tahap penyelesaian harus melalui asesmen untuk memastikan kelayakan penggunaannya. Pemeriksaan difokuskan pada aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan peserta didik.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga kualitas fasilitas yang disediakan harus memenuhi standar dan tidak boleh diabaikan.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, Septina Sintasari, mengakui pembangunan asrama di kompleks Sekolah Rakyat permanen Sukoharjo belum sepenuhnya rampung. Kendati demikian, pihaknya optimistis kegiatan belajar mengajar tetap dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Septina mengatakan, sebanyak 188 peserta didik telah disiapkan untuk mengikuti tahun ajaran perdana di Sekolah Rakyat permanen. Seluruh siswa SRMA 17 Surakarta nantinya akan menempati fasilitas Sekolah Rakyat permanen yang berada di Kabupaten Sukoharjo.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menambahkan, saat ini Jawa Tengah memiliki 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan yang menjadi bagian dari pelaksanaan program tersebut di wilayah provinsi.
