Jakarta, Harianpantura.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dengan mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Penindakan tersebut menjadi OTT ke-18 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penangkapan tersebut. “Benar,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Penangkapan ini menjadi sorotan karena sebelumnya KPK telah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai potensi praktik korupsi. Dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada 16 Juni 2025, lembaga antirasuah menyoroti tiga sektor yang dinilai rawan penyimpangan, yakni proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Saat itu, Anom Widiyantoro menyatakan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjadikan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebagai pelajaran agar tidak terulang.
“Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama,” kata Anom dalam rapat tersebut.
Sepanjang 2026, KPK telah melakukan serangkaian OTT di berbagai daerah dan instansi. Operasi pertama pada Januari mengungkap dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
Memasuki Februari, KPK mengamankan Kepala KPP Madya Banjarmasin, kemudian Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, serta Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Selama Maret, KPK kembali menggelar tiga OTT terpisah yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Pada April, giliran Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang diamankan, sementara sepanjang Mei tidak ada operasi tangkap tangan.
KPK kembali aktif pada Juni dengan OTT yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang kemudian menyerahkan diri. Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Bupati Muara Enim Edison, seorang ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Sebelum penangkapan Bupati Pemalang, sepanjang Juli 2026 KPK telah lebih dulu mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam operasi tangkap tangan yang berbeda. (Red)
