Kudus, Harianpantura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun 2026. Penetapan status tersebut berlaku mulai 29 Juni hingga 30 November 2026.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan keputusan itu diambil untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau.
Dengan adanya status siaga darurat tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus diminta segera mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk penanganan kekeringan maupun karhutla. Selain itu, BPBD bersama organisasi perangkat daerah terkait juga diminta menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung guna mengurangi dampak bencana.
“Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan semakin siap sehingga dampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin,” kata Sam’ani di Kudus, Jumat.
Selain memperkuat koordinasi lintas instansi, BPBD juga diminta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Pemantauan kondisi lapangan dilakukan secara terpadu bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Provinsi Jawa Tengah, TNI, Polri, perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat.
Di sisi lain, dampak musim kemarau mulai dirasakan warga Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan. Ratusan keluarga di desa tersebut mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih karena sejumlah sumur warga mengering.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Bupati Kudus turun langsung ke lokasi pada Jumat (17/7) untuk menyerahkan bantuan air bersih kepada warga. Sebanyak 15.000 liter air bersih didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 175 kepala keluarga yang tersebar di beberapa rukun tetangga.
Camat Undaan Arif Budiyanto mengatakan pemerintah desa segera mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD setelah sumur-sumur warga mulai mengalami kekeringan.
Menurutnya, dalam dua hari terakhir bantuan air bersih telah disalurkan secara rutin sebanyak 15.000 liter setiap hari. Hingga saat ini distribusi masih dilakukan satu kali sehari dan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Arif menambahkan, berdasarkan pengalaman pada musim kemarau tahun sebelumnya, wilayah terdampak berpotensi meluas sehingga kebutuhan distribusi air bisa meningkat menjadi dua kali dalam sehari. Karena itu, pemerintah mengusulkan perluasan jaringan pipa PDAM sebagai solusi jangka panjang agar desa yang setiap tahun mengalami kekeringan dapat memperoleh akses air bersih secara lebih berkelanjutan. (Red)
