Jakarta, Harianpantura.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Langkat Syah Afandin diamankan dalam operasi yang menjadi OTT ke-15 sepanjang 2026.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun, ia belum membeberkan detail perkara yang melatarbelakangi operasi itu.
“Benar,” kata Fitroh kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Penangkapan Syah Afandin menambah panjang daftar OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini. Sejak Januari hingga awal Juli 2026, lembaga antirasuah tersebut telah menggelar 15 operasi tangkap tangan yang menyasar berbagai pejabat negara, mulai dari kepala daerah, aparat penegak hukum, hingga pejabat instansi pusat.
Rangkaian OTT dimulai pada 9–10 Januari 2026 dengan penangkapan delapan orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Masih pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam operasi yang berbeda.
Memasuki Februari, KPK kembali menggelar tiga OTT. Operasi tersebut menjerat Kepala KPP Madya Banjarmasin, kemudian Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal—mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai—serta Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Pada Maret yang bertepatan dengan bulan Ramadan, KPK menangkap tiga kepala daerah dalam OTT terpisah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Selanjutnya, pada April, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Sementara sepanjang Mei tidak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah.
Memasuki Juni, intensitas OTT kembali meningkat. Salah satu operasi membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri. Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Bupati Muara Enim Edison, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengembangan perkara sebelumnya, serta melakukan OTT yang berujung pada penyerahan diri Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Dengan penangkapan Bupati Langkat Syah Afandin, jumlah operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026 kini mencapai 15 kasus. Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan sebelum mengumumkan status hukum mereka. (Red)
