Jakarta, Harianpantura.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah Indonesia siap menghadapi berbagai skenario setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump.
“Kita Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi,” ujar Teddy di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.
Ia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan diplomasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan tarif tersebut. Upaya negosiasi bahkan sudah dilakukan sebelum putusan Mahkamah Agung AS terbit.
Menurut Teddy, tarif resiprokal yang awalnya berada di level 32 persen berhasil ditekan menjadi 19 persen. Bahkan, setelah putusan MA, secara hitung-hitungan tarif menjadi 10 persen dinilai lebih menguntungkan.
“Kita sudah negosiasi bahwa Presiden dan tim dari 32 persen menjadi 19 persen. Kemudian mungkin juga akan bisa lebih turun lagi. Oke. Nah, setelah ada (putusan) Mahkamah Agung kemarin, ya, tentunya dari 19 persen menjadi 10 persen, itu secara hitung-hitungan lebih baik,” kata Seskab.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap bersiaga terhadap dinamika kebijakan lanjutan dari pemerintah AS.
“Intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, oke. Jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan,” pungkasnya.
Diketahui, Mahkamah Agung AS melalui putusan 6-3 menyatakan Presiden tidak memiliki kewenangan memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Namun tak lama berselang, Trump kembali mengumumkan tarif impor global sebesar 10 persen.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perjanjian dagang bilateral Indonesia–Amerika Serikat tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati.
Ia menjelaskan, putusan MA AS berkaitan dengan pembatalan tarif global dan pengembalian tarif kepada korporasi tertentu, tetapi tidak otomatis membatalkan perjanjian antarnegara yang telah ditandatangani.
“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan,” ucap Airlangga.
“Artinya, dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat sedangkan Indonesia kan dengan DPR,” imbuhnya.
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia meminta agar tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas tetap dipertahankan, terutama produk agrikultur seperti kopi dan kakao yang telah diatur melalui executive order.
“Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” tambah Airlangga.
Selain sektor pertanian, fasilitas tarif 0 persen juga mencakup beberapa komponen rantai pasok industri seperti elektronik, CPO, dan tekstil. Pemerintah kini menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan, termasuk keputusan lanjutan otoritas AS terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.
Airlangga menegaskan akan ada pembedaan kebijakan antara negara yang sudah memiliki perjanjian dengan yang belum. Adapun kebijakan tarif 10 persen yang berlaku sementara selama 150 hari dinilai lebih baik dibanding posisi sebelumnya. (Red)
