Solo, Harianpantura.com – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait pernyataan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyeret namanya dalam pusaran dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024.
Jokowi menjelaskan bahwa penambahan kuota haji merupakan kebijakan strategis negara yang diperoleh melalui komunikasi dan lobi langsung dengan Pemerintah Arab Saudi. Kebijakan tersebut, kata dia, ditempuh sebagai upaya untuk mengurangi panjangnya antrean jamaah haji Indonesia.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa urusan teknis pembagian hingga pengelolaan kuota haji sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Meski demikian, ia menyebut bahwa dalam sistem pemerintahan, setiap kebijakan kementerian pada dasarnya merupakan bagian dari arahan Presiden.
“Ya memang itu kebijakan Presiden, arahan Presiden,” ujar Jokowi di Solo, Jumat (30/1/2026).
Meski begitu, Jokowi dengan tegas membantah anggapan bahwa dirinya pernah memberikan instruksi atau perintah yang mengarah pada praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji. Ia menekankan tidak pernah mengarahkan siapa pun untuk melakukan pelanggaran hukum.
“Tidak ada yang namanya perintah atau arahan untuk korupsi. Enggak ada,” tegasnya.
Menanggapi namanya yang kembali dikaitkan dengan sejumlah kasus hukum, Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut dan memilih bersikap tenang. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
Jokowi juga menekankan pentingnya proses hukum yang berjalan secara objektif, transparan, dan profesional tanpa intervensi. Ia menyatakan siap memberikan klarifikasi atau keterangan tambahan apabila dibutuhkan oleh penyidik. (Red)
