Jakarta, Harianpantura.com — Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang penggunaan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pendanaan alternatif tersebut dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) badan usaha milik negara (BUMN), hibah dari lembaga internasional, maupun kontribusi perusahaan yang beroperasi di daerah setempat.
Menurut Nanik, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat penyediaan dapur MBG di daerah-daerah yang belum diminati investor. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap pengembangan program tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN.
“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi masak sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga,” kata Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Selain mencari sumber pembiayaan baru, BGN juga menyiapkan sejumlah langkah efisiensi anggaran. Salah satunya dengan menghentikan sementara pembukaan titik layanan dan dapur MBG baru hingga proses penataan selesai dilakukan.
Saat ini tercatat ada 27.877 titik dapur yang telah memiliki virtual account. BGN akan melakukan evaluasi untuk memastikan kapasitas layanan di setiap wilayah sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Pendaftaran dapur baru juga untuk sementara dihentikan. Langkah tersebut dilakukan sambil memetakan kembali kebutuhan layanan di berbagai daerah karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
“Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” ujarnya.
Di sisi lain, BGN berencana meninjau ulang sasaran penerima manfaat program MBG. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program tersebut.
Nanik menilai bantuan gizi perlu lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi. Karena itu, BGN akan melakukan refocusing agar distribusi program menjadi lebih tepat sasaran.
“Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” katanya.
“Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” imbuhnya.
Untuk tahun 2026, BGN juga menempatkan peningkatan kualitas layanan sebagai prioritas utama. Pengawasan terhadap operasional dapur akan diperketat guna memastikan seluruh penyelenggara memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang memadai.
Nanik menegaskan Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
“Ini adalah program yang sangat bagus sekali karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang bertanggung jawab pada pengawasan aspek keuangan serta Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono yang akan membantu pengembangan dapur MBG di wilayah 3T dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur. (Red)
