Rembang, Harianpantura.com – Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat upaya penurunan stunting melalui kebijakan Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB). Kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi FPBB di Aula Bappeda Rembang, Selasa (26/5/2026).
Program fortifikasi pangan dilakukan dengan menambahkan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral ke bahan pangan pokok yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Rembang, Sigit Purwanto, mengatakan kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang terus menunjukkan perbaikan. Pada 2025, usia harapan hidup masyarakat mencapai 75,29 tahun.
Selain itu, angka kematian ibu menurun dari 14 kasus pada 2021 menjadi lima kasus pada 2025. Sementara prevalensi stunting berdasarkan data EPPGBM tahun 2025 berada di angka 12,25 persen.
“Untuk Universal Health Coverage kita juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena capaiannya mencapai 99,50 persen,” ujar Sigit.
Ia menyebut Kabupaten Rembang memiliki potensi mendukung program fortifikasi pangan, khususnya dari sektor garam. Wilayah pesisir Rembang tersebar di enam kecamatan dengan luas lahan garam sekitar 1.500 hektare dan didukung tujuh industri kecil menengah (IKM) garam yang telah tersertifikasi.
Menurutnya, teknologi geomembran yang kini berkembang juga membantu meningkatkan kualitas garam agar lebih bersih dan memudahkan proses iodisasi.
Meski demikian, pelaksanaan fortifikasi pangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti distribusi bahan baku, harga produk fortifikasi yang lebih mahal, hingga kebiasaan masyarakat yang belum terbiasa mengonsumsi produk fortifikasi.
“Produk fortifikasi kadang masuk kategori premium sehingga ada tambahan biaya yang menjadi pertimbangan masyarakat,” katanya.
Sigit menegaskan program tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor. Dinas Pertanian menyiapkan bahan baku, Dinas Perindustrian membina IKM, Dinas Perdagangan mengawasi distribusi, sedangkan Dinas Kesehatan mengevaluasi dampaknya terhadap status gizi masyarakat.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Prof. Dra. Ani Margawati, menilai edukasi kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan fortifikasi pangan.
Menurutnya, sosialisasi dapat dilakukan melalui sekolah, Posyandu, PKK, media cetak, radio, hingga media sosial seperti Instagram dan TikTok.
Ani juga mendorong agar pangan terfortifikasi masuk dalam program bantuan sosial maupun pasar murah agar masyarakat kurang mampu bisa lebih mudah mengakses pangan bergizi.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Rembang berharap fortifikasi pangan dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Rembang. (Red)
