Jakarta, Harianpantura.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akan membatasi jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga maksimal enam unit di setiap kecamatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari moratorium sementara pendirian dapur baru yang dilakukan untuk menata pelaksanaan program sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan evaluasi kebutuhan layanan di setiap daerah. Menurutnya, jumlah dapur yang telah beroperasi maupun yang mengajukan izin saat ini sudah cukup banyak, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi.
“Kami akan bereskan dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, moratorium diperlukan agar BGN dapat menghitung kembali kebutuhan ideal dapur MBG berdasarkan jumlah penerima manfaat di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Setelah proses evaluasi selesai, pemerintah akan menentukan apakah pembukaan pendaftaran dapur baru perlu dilakukan kembali.
“Nanti kalau setelah kami lihat kurang, baru buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu,” ujarnya.
Nanik mengungkapkan bahwa saat ini pembangunan dapur MBG masih terkonsentrasi di wilayah aglomerasi. Sementara itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum mendapatkan layanan secara optimal.
“Jujur, sekarang yang numpuk ada di aglomerasi. Yang 3T belum tersentuh,” katanya.
Menurut Nanik, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar pengembangan program MBG lebih diprioritaskan ke wilayah 3T sebelum memperluas cakupan di daerah lain.
Moratorium ini juga menjadi bagian dari agenda konsolidasi pimpinan baru BGN. Dalam rapat koordinasi perdana, efisiensi anggaran ditetapkan sebagai salah satu fokus utama lembaga tersebut.
BGN, kata Nanik, akan melakukan penajaman sasaran penerima manfaat, menghentikan sementara pembukaan dapur baru, memperbaiki dapur yang sudah beroperasi, serta menyusun pola pelaksanaan MBG di wilayah 3T agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ini anggaran BGN tersisa sekitar Rp26,8 triliun setelah kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah. Meski demikian, lembaga tersebut masih berupaya mencari ruang efisiensi tambahan tanpa mengurangi jumlah sasaran penerima manfaat.
“Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun sekarang sudah dipotong, tinggal Rp26,8 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program di wilayah 3T, BGN juga menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan di luar APBN. Di antaranya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN dan swasta, hibah dari lembaga internasional, hingga pemanfaatan fasilitas dapur yang sudah tersedia di daerah.
“Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu full 100 persen dibiayai APBN,” kata Nanik.
Selain itu, BGN membuka peluang penggunaan kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas memasak lain yang sudah ada di wilayah terpencil. Menurutnya, jumlah penerima manfaat di beberapa daerah 3T relatif terbatas sehingga pembangunan dapur baru tidak selalu menjadi pilihan yang paling efisien.
Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga mengisyaratkan perubahan fokus pelaksanaan program MBG tahun ini. Jika sebelumnya pemerintah menargetkan cakupan penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang, kini perhatian lebih diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan ketepatan sasaran.
“Kami sudah menyampaikan ke Presiden bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” tegasnya. (Red)
