Jakarta, Harianpantura.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Khalid Zeed Abdullah Basalamah sebagai saksi fakta dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025), dan berlangsung sekitar 7,5 jam.
“Penyidik mendalami bagaimana perolehan kuota keberangkatan haji tersebut, seperti apa mekanismenya, kemudian di lapangannya seperti apa. Pengakuan dari yang bersangkutan juga terkait dengan awalnya menggunakan furoda, kemudian bergeser menjadi haji khusus,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (11/9/2025), dikutip dari Detik.
Budi menjelaskan, Khalid bersama jemaahnya berangkat pada haji 2024 dengan menggunakan kuota tambahan. Ia juga disebut sebagai pemilik biro perjalanan haji.
“Beliau juga sebagai pemilik travel haji, yang memberangkatkan para jamaahnya juga di tahun itu,” katanya.
Selain Khalid, KPK juga memeriksa sejumlah biro travel dan asosiasi penyelenggara perjalanan haji.
“Tidak hanya terhadap saksi Ustaz KB saja, tapi juga penyidik mendalami dari para biro travel lain, termasuk juga dari asosiasi-asosiasi, karena memang dalam penyelenggaraan ibadah haji ini kan ada asosiasi-asosiasi yang membawahi biro perjalanan,” jelas Budi.
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari tambahan 20 ribu kuota haji untuk Indonesia pada 2024. Kuota tersebut dibagi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Padahal, sesuai Undang-Undang, kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen dari total kuota nasional.
KPK menduga pembagian kuota tambahan itu terjadi melalui komunikasi antara asosiasi travel haji dengan pihak Kementerian Agama. Akibat perubahan alokasi kuota tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun.
KPK telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, namun hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan. (Red)
