Jepara, Lintasmuria.com – Bupati Jepara Witiarso Utomo angkat bicara terkait polemik rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah. Meskipun Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara sudah menyatakan penolakan, ia mengaku masih akan mengkaji dan mendengar masukan dari berbagai pihak.
“Beberapa waktu lalu saya bertemu PGRI yang mengusulkan kebijakan lima hari sekolah. Namun, saya belum bisa mengambil keputusan karena harus mendengar aspirasi semua pihak,” kata Witiarso, Rabu (13/8/2025).
Rencananya, hari ini (14/8/2025) pukul 08.00 WIB, PCNU Jepara akan beraudiensi dengan Bupati. “Saya perlu bertemu dengan Pergunu dan menerima PCNU agar mendapat gambaran lengkap sebelum memutuskan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Syuriyah PCNU Jepara, Prof Mustaqim, menegaskan alasan penolakan lima hari sekolah berlandaskan aturan yang diamanatkan undang-undang. Menurutnya, kebijakan tersebut akan berdampak besar pada keberlangsungan madrasah diniyyah (madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Jepara.
Di Jepara terdapat 683.996 TPQ, dengan sekitar 40 ribu santri dan 15 ribu guru madin-TPQ. “Penerapan lima hari sekolah akan mengancam keberadaan mereka. Kultur Jepara yang religius perlu dijaga,” tegasnya.
Prof Mustaqim mengingatkan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya telah menyatakan bahwa penerapan kebijakan ini diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, PCNU mendesak agar wacana ini dibatalkan di Jepara.
Komisi C DPRD Jepara juga merespons penolakan PCNU. Ketua Komisi C, Nur Hidayat, menyebut telah menerima audiensi PCNU pada Selasa (12/8/2025). Menurutnya, alasan penolakan yang disampaikan sejalan dengan kultur masyarakat Jepara.
“Kebijakan lima hari sekolah tidak tepat diterapkan di Jepara,” tegas Nur Hidayat. (Red)
