Rembang, Harianpantura.com – Tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang mencapai Rp 54 juta hingga Rp 83 juta per bulan, bergantung pada jabatan dan kegiatan reses. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 50 Tahun 2025.
Tunjangan yang diterima meliputi perumahan, transportasi, kompensasi tenaga ahli, tunjangan komunikasi intensif, hingga tunjangan reses. Jika rumah dinas belum tersedia, tunjangan perumahan diberikan sebesar Rp 36,494 juta untuk Ketua DPRD, Rp 26,703 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp 19,377 juta untuk anggota.
Tunjangan transportasi untuk anggota DPRD ditetapkan Rp 14,4 juta per bulan. Ketua dan Wakil Ketua juga memperoleh tunjangan transportasi tambahan jika kendaraan dinas tidak tersedia, masing-masing Rp 15,9 juta dan Rp 18 juta.
Selain itu, kompensasi tenaga ahli fraksi diberikan Rp 2,5 juta per bulan. Pimpinan dan anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi intensif serta tunjangan reses, masing-masing Rp 10,5 juta per bulan. Adapun dana operasional pimpinan DPRD ditetapkan Rp 8,4 juta untuk Ketua dan Rp 4,2 juta untuk Wakil Ketua.
Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, menegaskan tunjangan di daerahnya masih lebih rendah dibanding kabupaten sekitar.
“Selisihnya banyak hampir sekitar Rp 70-an juta dengan Blora, apalagi dengan Kudus kita masih jauh,” ujarnya, baru-baru ini.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdiwidodo, memastikan penyaluran tunjangan sesuai aturan.
“Tunjangan reses baru dibayarkan jika dilaksanakan. Untuk tunjangan transportasi dan perumahan, tidak ada kenaikan,” katanya. (Red)
