Pekalongan, Harianpantura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, membatalkan rencana uji coba penerapan lima hari sekolah bagi siswa SD dan SMP negeri.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan, alasan utama pembatalan adalah menjaga keseimbangan pendidikan formal dengan pendidikan agama.
“Alasan utama pembatalan tersebut adalah menjaga keseimbangan antara pendidikan formal dengan pendidikan agama, mengingat daerah ini dikenal luas sebagai sebutan Kota Santri,” katanya di Batang, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, masyarakat Pekalongan tidak hanya mengandalkan sekolah formal, tetapi juga melanjutkan pendidikan agama di madrasah atau TPQ pada sore hari
“Oleh karena itu jika dipaksakan lima hari sekolah, maka dikhawatirkan kegiatan mengaji mereka akan terganggu,” ujarnya.
Fadia menegaskan keputusan ini bukan sepihak, melainkan hasil pertimbangan bersama tokoh masyarakat, ulama, dan organisasi keagamaan.
“Belum lama ini Ketua NU, Muhammadiyah, dan pengurus TPQ, datang bersilaturahmi dengan saya dan Pak Wakil Bupati. Mereka menyampaikan aspirasi agar kegiatan mengaji anak-anak jangan sampai terabaikan, sehingga setelah mendengar saran tersebut saya instruksikan Dinas Pendidikan untuk membatalkan uji coba lima hari sekolah,” katanya.
Rencana uji coba sebenarnya akan diterapkan di 175 sekolah pada Agustus 2025. Namun, pembelajaran tetap berlangsung dengan sistem enam hari sekolah.
“Kebijakan ini murni mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat. Ini keputusan kita sendiri, tidak ada kaitannya dengan polemik di daerah lain,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Ashraff Abu mengingatkan pentingnya pemerintah mendengar aspirasi rakyat sebelum merumuskan kebijakan.
“Setiap keputusan yang tidak melibatkan rakyat bisa berdampak negatif. Pemerintah harus menempatkan aspirasi masyarakat sebagai prioritas utama agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka,” katanya. (Red)
