Kendal, Harianpantura.com – Kuota solar bersubsidi untuk nelayan di Kabupaten Kendal hampir habis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal bersama DPRD Kendal mengajukan tambahan pasokan sebanyak 4.000 kiloliter (KL) ke BPH Migas.
Direktur PT Kendal Handal Perseroda, Agus Priyo Kusumo, selaku pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), menyebut kuota Kendal tahun ini hanya 8.699 KL, turun dari 11 ribu KL pada 2024.
“Per 25 Agustus, penyerapan sudah 8.368 KL atau 96,19 persen,” ujarnya.
Sisa kuota hanya sekitar 320 KL yang diperkirakan habis dalam 7–10 hari. Tambahan sementara 192 KL sudah masuk Agustus ini, tetapi jumlah tersebut dinilai jauh dari cukup.
“Tapi jelas tidak cukup sampai akhir tahun,” tegas Agus.
Ia menjelaskan, Bupati Kendal melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menyurati BPH Migas.
“Usulan resmi tambahan kuota 4.000 KL diajukan agar pasokan nelayan aman hingga Desember,” katanya.
Kepala DKP Kendal, Hudi Sambodo, membenarkan adanya permohonan tersebut. “Namun sampai saat ini belum ada kejelasan jumlah yang akan dipenuhi oleh BPH Migas,” ujarnya.
Kelangkaan solar sudah dirasakan nelayan sejak 23 Agustus. Ketua Fraksi PKS DPRD Kendal, Rubiyanto, menyebut SPBN di Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, dan Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kota Kendal kehabisan stok.
“Banyak nelayan mengadu, bahkan ada ancaman demo karena berhari-hari tidak bisa melaut,” katanya.
Ia menegaskan DPRD terus mengawal usulan tambahan kuota. “Kalau tidak segera dipenuhi, ribuan nelayan terancam kehilangan mata pencaharian,” tambah Rubiyanto.
Pemkab Kendal juga sudah membuka komunikasi dengan Pertamina. Ada opsi penambahan sementara 1.000 KL, namun dinilai belum memadai. (Red)
