Semarang, Harianpantura.com – DPRD Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus merespons desakan mahasiswa terkait evaluasi kinerja dewan.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyatakan lembaga legislatif siap bersinergi dengan masyarakat guna mendorong perbaikan kebijakan.
“Kami sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden serta aspirasi mahasiswa yang menuntut evaluasi menyeluruh,” ucap Sumanto.
Pada Kamis (4/9/2025), DPRD Jateng menggelar rapat pimpinan bersama fraksi dan komisi. Agenda utama membahas kinerja lembaga serta pemantauan kondisi di setiap daerah pemilihan. Dari rapat itu, dewan menyepakati evaluasi tunjangan perumahan dan penghapusan program kunjungan luar negeri.
Menurut Sumanto, pemberian tunjangan perumahan memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu PP No. 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD, yang diperkuat dengan Perda Jateng No. 9/2017 serta Pergub Jateng No. 64/2017.
“Regulasi tersebut memastikan tunjangan berjalan sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.
Sebagai informasi, tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Jateng telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/51 Tahun 2025, yang ditandatangani Pj Gubernur Nana Sudjana pada 12 Februari 2025. Rinciannya sebagai berikut:
Ketua DPRD: Rp79.630.000 per bulan (tunjangan perumahan)
Wakil Ketua DPRD: Rp72.310.000 per bulan (tunjangan perumahan)
Anggota DPRD: Rp47.770.000 per bulan (tunjangan perumahan)
Seluruh anggota DPRD: Rp16.200.000 per bulan (tunjangan transportasi)
