Semarang, Harianpantura.com – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah mendesak kepolisian untuk transparan dalam penyelidikan kasus meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), Iko Juliant Junior.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng, Siti Farida, di Semarang, Rabu (3/9/2025), menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya mahasiswa angkatan 2024 itu.
“Khusus kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang, kami mendorong agar memberikan respons dan transparansi kepada publik atas progres penyelidikan peristiwa meninggalnya Iko Juliant Junior, dan kasus lain yang terjadi selama aksi unjuk rasa,” ujarnya.
Iko diduga meninggal terkait rangkaian aksi unjuk rasa pada 31 Agustus 2025 di Semarang. Karena itu, Ombudsman juga meminta kepolisian memberi akses kepada keluarga dan kuasa hukum bagi pihak-pihak yang ditahan.
“Ombudsman akan memantau perkembangan penanganan kasus ini dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, untuk memastikan apakah telah terjadi maladministrasi atau tidak,” kata Siti.
Ia menegaskan agar peristiwa serupa tidak terulang. Ombudsman bersama lembaga pengawas lain juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami atau menyaksikan kekerasan saat unjuk rasa.
“Kami mengimbau kepada semua pihak yang merasa dirugikan atau menyaksikan kejadian tersebut untuk segera melapor,” ujarnya.
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman mengingatkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak menyampaikan pendapat secara damai.
“Kami menegaskan agar langkah-langkah kekerasan dan tindakan yang dapat mengancam jiwa peserta unjuk rasa segera dihentikan dan dicegah di masa mendatang,” kata Siti.
Ia menambahkan, pengamanan aksi massa seharusnya dilakukan lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan warga negara. Ombudsman juga mengajak masyarakat menjaga ketertiban serta menggunakan jalur hukum jika ada dugaan tindak pidana. (Red)
