Jakarta, Harianpantura.com – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kemungkinan untuk merevisi skema insentif operasional yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi anggaran di tengah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur MBG akan menjadi salah satu aspek yang dikaji ulang. Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
“Ya, insentif Rp6 juta per hari tiap SPPG akan kami evaluasi,” ujar Nanik, Jumat (12/6/2026).
Nanik menegaskan bahwa pembahasan mengenai insentif operasional tersebut tidak berkaitan dengan biaya bahan baku makanan yang dialokasikan sebesar Rp10 ribu per porsi. Dana bahan baku dan insentif operasional merupakan dua komponen berbeda dalam struktur pembiayaan program MBG.
“Rp10 ribu itu untuk bahan baku. Tidak ada kaitannya dengan insentif Rp6 juta per hari. Yang dievaluasi adalah insentifnya agar lebih efisien,” katanya.
Terkait dugaan penyalahgunaan dana operasional yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung, Nanik enggan memberikan komentar lebih jauh. Ia meminta pertanyaan mengenai proses hukum tersebut disampaikan langsung kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti potensi lonjakan pengeluaran negara akibat bertambahnya jumlah dapur MBG di berbagai daerah. Dari rencana awal sekitar 21 ribu titik, jumlah dapur kini tercatat mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 lokasi.
Menurut Zulkifli, apabila seluruh dapur menerima insentif Rp6 juta per hari, tambahan titik tersebut dapat memicu pembengkakan anggaran yang nilainya menembus lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
“Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun pemborosan,” ujarnya.
Peningkatan jumlah dapur juga terjadi di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jumlah titik layanan di wilayah tersebut bertambah dari sekitar 2.000 menjadi 8.617 titik.
Di tengah evaluasi yang dilakukan pemerintah, skema insentif operasional juga menjadi bagian dari perhatian dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kejaksaan Agung menduga dana operasional yang disediakan untuk menjamin kesiapan dapur sempat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh sejumlah pihak yang kini telah berstatus tersangka.
Adapun pemberian insentif Rp6 juta per hari diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang perubahan petunjuk teknis Program MBG. Dana tersebut diberikan berdasarkan skema availability atau kesiapan layanan dapur, bukan dihitung dari jumlah porsi makanan yang diproduksi maupun disalurkan. (Red)
