Lebak, Harianpantura.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa proses seleksi siswa Sekolah Rakyat harus bebas dari manipulasi, suap, dan titipan. Ia menyebut, jika terjadi pelanggaran, sanksi akan dikenakan secara berjenjang.
“Kalau ada kesalahan, bisa kena sanksi bersama. Yang pertama kena itu Pendamping PKH,” kata Gus Ipul saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 di Lebak, Banten, seperti dikutip dari Kompas pada Sabtu (2/8/2025).
Menurutnya, tanggung jawab juga melekat pada Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga kepala daerah.
“Setelah itu nanti Dinsos dan Dinas setempat. Lalu, Bupati dan Gubernurnya juga kena. Kalau Bupati dan Gubernur kena, ya Menterinya juga kena,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses seleksi tidak boleh melibatkan permainan uang atau intervensi pihak luar.
“Perintah Presiden jelas, tidak boleh ada kongkalikong, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Kalau masih ada yang main-main begitu, tolong dilaporkan,” tegasnya.
Perekrutan siswa dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan verifikasi berlapis dari pendamping PKH, Dinas Sosial, hingga kepala daerah.
“Yang direkrut adalah mereka yang benar-benar miskin atau miskin ekstrem, sesuai data DTSEN,” jelasnya.
Data yang telah diverifikasi akan disahkan oleh bupati dan gubernur, lalu dikirim ke Kementerian Sosial untuk ditandatangani Menteri.
Gus Ipul menambahkan, program Sekolah Rakyat merupakan kerja lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PAN-RB, Keuangan, Pendidikan, PUPR, Agama, Kemendagri, hingga Sekretariat Negara.
“Ini kerja bersama. Bukan hanya Kementerian Sosial,” tegasnya.
Ia mengajak semua pihak menjaga integritas program.
“Tidak boleh main-main. Hanya anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang boleh sekolah di sini,” pungkasnya. (Red)
