Mataram, Harianpantura.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi fenomena pengibaran bendera bertema One Piece menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi dan kreativitas warga yang mencerminkan harapan serta refleksi terhadap kondisi bangsa.
“Menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar, sejauh itu tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujar Bima Arya saat kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025), seperti dikutip dari Antara.
Meski demikian, Bima menegaskan bahwa satu-satunya bendera yang wajib dikibarkan di seluruh penjuru Indonesia pada perayaan 17 Agustus adalah bendera Merah Putih. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri untuk berada di wilayah perbatasan dan mengibarkan Merah Putih saat peringatan kemerdekaan.
“Kalaupun ada ekspresi (pengibaran bendera) One Piece, maka kami lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.
Menurutnya, pengibaran bendera One Piece bisa dimaknai sebagai bentuk kritik terhadap situasi negara. Namun, ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara jelas melalui ekspektasi dan aspirasi yang konstruktif.
Bima Arya juga membandingkan pengibaran bendera One Piece dengan bendera organisasi masyarakat lain seperti Pramuka, Palang Merah Indonesia (PMI), maupun cabang olahraga.
“Tidak ada yang melarang mengibarkan bendera, kecuali bendera-bendera organisasi yang dilarang. Ideologi yang dilarang itu enggak boleh,” tegasnya.
Sebelumnya, aksi pengibaran bendera One Piece marak dilakukan warga dari berbagai daerah menjelang perayaan kemerdekaan. Bendera tersebut menggambarkan logo bajak laut dari seri manga dan anime asal Jepang, One Piece.
One Piece merupakan karya Eiichiro Oda yang telah terbit sejak 1997 dan diadaptasi menjadi serial animasi sejak 1999. Kisahnya tidak hanya berfokus pada pencarian harta karun, tetapi juga mengangkat tema kebebasan dan impian. (Red)
