Pekalongan, Harianpantura.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus berkomitmen menghadapi ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan pesisir dengan membangun pemecah gelombang (breakwater) di Pantai Bandengan, sekitar kawasan Krematorium. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemitraan Indonesia dan Pemkot Pekalongan, didukung oleh Program Adaptation Fund, sebagai upaya nyata mencegah abrasi yang semakin parah di wilayah tersebut.
Senior Program Manager Kemitraan Indonesia, Abimanyu Sasongko Aji, menjelaskan bahwa breakwater yang dibangun berupa rubble mound—tumpukan batu alam—berfungsi untuk mengurangi energi gelombang laut yang mengikis garis pantai.
“Saat ini kita sedang berada di lokasi pembangunan rubble mound breakwater, yakni pemecah atau pelindung gelombang yang terbuat dari tumpukan batu-batu alam. Nanti akan dibangun dua breakwater di Pantai Bandengan atau sekitar Kawasan Krematorium Kota Pekalongan,” ujarnya, Senin (7/7/2025).
Abimanyu menuturkan kondisi abrasi di kawasan tersebut sangat memprihatinkan. Permukaan air laut yang terus naik dan ombak yang semakin kuat menyebabkan garis pantai mundur beberapa meter ke daratan, bahkan vegetasi mangrove yang dulu tumbuh mulai rusak.
“Di sini abrasinya luar biasa. Permukaan air laut terus naik, ombak makin kuat, garis pantainya juga sudah mundur sekian meter, dan mangrove yang dulu ada kini mulai rusak. Harapan kami, dengan adanya breakwater ini, sedimen bisa kembali dan ekosistem mangrove bisa pulih,” jelasnya.
Pembangunan breakwater ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik pesisir, tetapi juga sebagai aksi adaptasi perubahan iklim jangka panjang. Proyek ini menjadi yang pertama bagi Kemitraan di wilayah pantura yang didanai Adaptation Fund, meskipun berada di ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kendati domainnya ada di Provinsi, manfaatnya jelas untuk masyarakat dan wilayah Kota Pekalongan. Kami targetkan kedua unit breakwater ini rampung pada November 2025,” tambah Abimanyu.
Setiap unit breakwater dibangun sepanjang 150 meter, lebar 21 meter, dan tinggi 3 meter, dengan jarak antar unit sekitar 100 meter. Pengerjaan fisik sudah dimulai dua minggu lalu dengan total anggaran sekitar Rp 16,3 miliar, termasuk perencanaan dan pelaksanaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, Bambang Sugiharto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemitraan Indonesia dan Adaptation Fund. Ia menyebut pembangunan dua unit breakwater ini merupakan langkah besar meski baru sebagian dari total kebutuhan lima unit.
Selama ini, Pemkot telah membangun berbagai infrastruktur proteksi pantai seperti revetment dan geotube, namun konstruksi tersebut sudah tidak efektif karena terus tergerus gelombang dan penurunan tanah (landsubsidence).
“Dengan adanya breakwater ini, kami berharap dapat mengatasi abrasi dan mengubah perilaku pantai serta pola sedimentasi, khususnya di sebelah barat Krematorium. Ini solusi jangka panjang yang juga memperhitungkan faktor landsubsidence berkat perencanaan matang yang melibatkan ahli dari ITB dan Undip,” jelas Bambang.
Karena pembangunan breakwater berada di wilayah kewenangan provinsi, aset fisik kemungkinan akan menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sementara manfaat langsungnya dinikmati masyarakat Kota Pekalongan.
“Kami menyadari bahwa kewenangan ruang laut ada di provinsi, tetapi dari sisi manfaat jelas akan sangat berarti bagi warga Kota Pekalongan. Yang penting, abrasi bisa ditekan, ekosistem pantai bisa pulih, dan masyarakat pesisir bisa lebih terlindungi,” pungkasnya. (Hms)
