Harianpantura.com – Fenomena rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris di BUMN kembali menjadi sorotan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari total 56 wakil menteri, separuh orang tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN dan anak perusahaannya.
Penunjukan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN. Beberapa nama yang merangkap antara lain Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Stella Christie sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi, dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
Fenomena ini memicu perdebatan publik dan kritik tajam. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 80 Tahun 2019 melarang menteri merangkap jabatan komisaris BUMN, namun larangan ini tidak eksplisit berlaku bagi wakil menteri. Meski secara hukum rangkap jabatan ini sah, banyak pihak mempertanyakan efektivitas kerja dan potensi konflik kepentingan yang muncul.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, rangkap jabatan ini dapat melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.
“Publik berhak tahu apakah jabatan komisaris yang diemban para wakil menteri ini dijalankan secara optimal atau hanya sebagai bentuk pembagian kekuasaan dan imbal balik politik,” kata Rayhan Adri Fulvian, analis kebijakan publik dalam artikelnya.
Berikut 30 wakil menteri Kabinet Prabowo Subianto yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN:
1. Sudaryono – Wamen Pertanian, Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
2. Yuliot Tanjung – Wamen ESDM, Komisaris PT Bank Mandiri Tbk
3. Didit Herdiawan Ashaf – Wamen Kelautan dan Perikanan, Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
4. Donny Ermawan Taufanto – Wamen Pertahanan, Komisaris Utama PT Dahana
5. Suahasil Nazara – Wamen Keuangan, Komisaris PT PLN (Persero)
6. Stella Christie – Wamendiktisaintek, Komisaris Pertamina Hulu Energi
7. Aminuddin Ma’ruf – Wamen BUMN, Komisaris PT PLN (Persero)
8. Kartika Wirjoatmodjo – Wamen BUMN, Komisaris Utama PT BRI
9. Angga Raka Prabowo – Wamen Komunikasi dan Digital, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
10. Ossy Dermawan – Wamen ATR/BPN, Komisaris PT Telkom Indonesia
11. Silmy Karim – Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisaris PT Telkom Indonesia
12. Diaz Hendropriyono – Wamen LHK, Komisaris Utama Telkomsel
13. Ahmad Riza Patria – Wamendes PDT, Komisaris Telkomsel
14. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Komisaris Mitratel
15. Nezar Patria – Wamen Komunikasi dan Digital, Komisaris Utama PT Indosat Tbk
16. Suntana – Wamen Perhubungan, Komisaris Utama PT Pelindo
17. Diana Kusumastuti – Wamen PUPR, Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
18. Juri Ardiantoro – Wamen Sekretariat Negara, Komisaris Utama PT Jasa Marga
19. Fahri Hamzah – Wamen Perumahan dan Permukiman, Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk
20. Dante Saksono – Wamen Kesehatan, Komisaris PT Pertamina Bina Medika
21. Christina Aryani – Wamen Pelindungan Pekerja Migran, Komisaris PT Semen Indonesia Tbk
22. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wamen Ketenagakerjaan, Komisaris PT Pupuk Indonesia
23. Giring Ganesha – Wamen Kebudayaan, Komisaris GMF (Garuda Maintenance Facility)
24. Helvy Yuni Moraza – Wamen UMKM, Komisaris PT BRI
25. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wamen Perdagangan, Komisaris Utama PT Sarinah
26. Todotua Pasaribu – Wamen Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
27. Bambang Eko Suhariyanto – Wamen Sekretariat Negara, Komisaris PLN
28. Veronica Tan – Wamen Perempuan & Perlindungan Anak, Komisaris Citilink Indonesia
29. Taufik Hidayat – Wamen Pemuda & Olahraga, Komisaris PLN Energi Primer Indonesia
30. Ferry Juliantono – Wamen Koperasi, Komisaris Pertamina Patra Niaga
