Blora, Harianpantura.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Bangsri, Kecamatan Jepon, Blora, menyatakan keberatan atas keputusan pemerintah pusat yang memastikan Dana Desa Tahap II kategori non-earmark tidak dicairkan. Kepala Desa Bangsri, Yannanta Laga Kusuma, menyebut nilai dana yang tertahan mencapai sekitar Rp 200 juta.
“Jadi, secara tidak langsung ini kami sangat keberatan karena kami dibenturkan dengan warga masyarakat yang notabene menyampaikan aspirasi kepada kami. Setelah kami acc (setujui), tinggal realisasi, tetapi ternyata dana desa tahap dua yang non-earmark ini belum bisa dicairkan,” ujarnya, dikutip dari Kompas, Selasa (2/12/2025).
Padahal, berdasarkan hasil musyawarah desa, dana tersebut direncanakan untuk pembangunan drainase, talut, dan pengerasan jalan. Akibatnya, kegiatan fisik yang ditunggu warga tidak bisa dilaksanakan.
“Kita juga dilihat langsung oleh warga masyarakat bahwa kegiatan fisik yang diharapkan masyarakat segera terealisasi, tetapi kenyataannya belum bisa terealisasi,” katanya.
Pencairan dana dibatalkan setelah terbitnya PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan itu menegaskan Dana Desa Tahap II non-earmark tidak akan dicairkan sejak 17 September hingga akhir tahun anggaran.
“Oleh karena itu, dengan adanya regulasi yang memastikan dana desa tahap dua tidak cair, kami memohon maaf kepada warga masyarakat karena belum bisa merealisasikan kegiatan tersebut,” tambah Laga.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mencairkan dana yang tertunda itu. “Ya harapan besar kami untuk 2025 ini adalah agar dana desa non-earmark bisa dicairkan. Nanti untuk 2026, silakan jika ingin menghapus non-earmark ini, tetapi kami merasa dibenturkan dengan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
