Jakarta, Harianpantura.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan korupsi layanan pendukung haji di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penyelidikan ini berawal dari laporan pengaduan masyarakat yang kini tengah ditelaah oleh tim KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya sedang menelusuri dugaan peristiwa pidana dari laporan tersebut. Ia menilai situasi ini ironis karena KPK saat ini juga menangani kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 di Kementerian Agama.
“Tentu ini juga menjadi sesuatu yang miris ketika saat ini KPK juga sedang melakukan penyidikan terkait dengan penyelenggaraan haji juga,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/11/2025) malam, dikutip dari CNNIndonesia.
Budi menambahkan, baik BPKH maupun Kementerian Agama memberikan dukungan penuh terhadap proses penyelidikan. KPK juga telah berdiskusi dengan Kementerian Haji untuk mengidentifikasi titik rawan penyelenggaraan ibadah haji.
“Dan tentunya ini menjadi PR kita bersama. Tidak hanya KPK, tapi juga institusi terkait untuk kemudian kita bisa melakukan pembenahan dengan lebih serius terkait dengan tata kelola kelola haji ini,” ucapnya.
Respons BPKH
BPKH menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menilai langkah KPK merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“BPKH akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan,” ujar Fadlul melalui keterangan pers, Rabu (12/11).
Ia memastikan BPKH menjunjung asas praduga tak bersalah serta menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK. Fadlul menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga keamanan dan akuntabilitas dana haji.
“BPKH memastikan kepada seluruh jemaah haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel,” tuturnya.
“Dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan,” sambungnya.
Modus yang Diselidiki KPK
KPK memastikan penyelidikan terhadap BPKH terkait dugaan korupsi pengumpulan atau mobilisasi tarif pengiriman barang jemaah haji merupakan kasus terpisah dari perkara kuota haji tambahan.
“(Kasus) terpisah,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (12/11).
Asep menyebut laporan dugaan korupsi di BPKH belum naik ke tahap penyidikan sehingga belum dapat dipaparkan secara detail.
“Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail,” kata Asep, Senin (10/11).
Ia menjelaskan, informasi yang diterima KPK terkait dugaan pengumpulan tarif pengiriman barang jemaah haji melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk PT Pos atau ekspedisi swasta. KPK juga akan meninjau fasilitas tempat tinggal dan akomodasi jemaah untuk melihat adanya perbedaan tarif.
“Dan juga ada informasi terkait dengan pengiriman barang-barang, karena teman-teman, apa namanya, saudara-saudara kita yang berangkat ke haji itu ada juga yang ngirim barang dan lain-lain,” tutur Asep.
“Nah, itu ada informasi yang kami terima, itu juga dimobilisasi atau dikumpulkan, ini seperti apa, kerja sama dengan siapa, apakah dengan PT Pos atau mungkin perusahaan swasta, ekspedisi swasta atau bagaimana? Nah, seperti itu, dan penggunaan dana itu,” tambahnya.
Asep menduga terdapat selisih tarif transportasi dan pengiriman barang berdasarkan lokasi dan kategori fasilitas jemaah.
“Makin dekat ke sana ke mari, itu transportasinya makin mudah, itu makin mahal. Kemudian menu makanan dan lain-lain itu makin mahal, makin bagus makin mahal. Kelayakan tempat dan lain-lain makin mahal,” ungkapnya. (Red)
