Semarang, Harianpantura.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar. Dari total kebutuhan 2.753 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru tersedia 335 unit. Artinya, masih diperlukan 2.418 unit tambahan untuk mendukung program tersebut di 35 kabupaten/kota.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi program MBG. Menurutnya, keberadaan SPPG sangat krusial sebagai pilar utama dalam memastikan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG,” tegas Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan kepala daerah se-Jawa Tengah di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (31/7/2025).
Luthfi meminta dukungan penuh dari BGN dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat aktivasi unit-unit SPPG yang sudah terdaftar.
Saat ini, Jawa Tengah menempati peringkat kedua nasional dengan 335 SPPG aktif. Namun, realisasi penerima manfaat program MBG masih rendah, baru 953.912 orang atau 9,8 persen dari total potensi penerima yang mencapai lebih dari 9,6 juta jiwa. Kelompok penerima mencakup siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Daerah dengan jumlah SPPG terbanyak antara lain Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sementara itu, sejumlah wilayah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih minim dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.
Untuk mendukung pengembangan SPPG, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset dengan total luas hampir 280 ribu meter persegi yang bisa dimanfaatkan bersama TNI dan Polri.
“Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” ujarnya.
Luthfi turut mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, seperti Kabupaten Jepara.
“Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota, untuk menerbitkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” tambahnya.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, mengapresiasi kepemimpinan Luthfi yang dinilainya visioner dan tegas.
“Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas,” ujar Dadang.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga 28 Juli 2025, terdapat 2.378 unit SPPG aktif secara nasional yang melayani lebih dari 7,4 juta penerima manfaat. Estimasi anggaran operasional mencapai Rp111,55 miliar per hari, atau Rp2,23 triliun untuk 20 hari layanan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekda Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, Kabinda, para kepala daerah kabupaten/kota, serta jajaran OPD terkait. (Hms)
