Semarang, Harianpantura.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur pengelolaan sumur rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Regulasi ini mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) membeli minyak dari sumur-sumur rakyat, sebuah langkah strategis yang dinilai mampu mengangkat peran masyarakat sebagai pilar utama dalam sektor minyak dan gas bumi (migas), khususnya di Jawa Tengah.
Menurut Saleh, kebijakan ini bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih besar.
“Dengan adanya Peraturan Menteri ESDM ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga peluang ekonomi yang lebih besar melalui kerja sama dengan perusahaan migas,” ujarnya.
Menurutnya, dengan aturan ini masyarakat di daerah seperti Blora, Kendal, Pati, dan Rembang yang selama ini bergantung pada sumur minyak tua dan sumur rakyat sebagai sumber penghidupan, kini memiliki kesempatan untuk bermitra secara resmi dengan KKKS. Kemitraan ini dapat dilakukan melalui koperasi atau badan usaha milik daerah, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi penonton, melainkan pelaku utama dalam industri migas.
“Kebijakan ini membuka pintu bagi masyarakat untuk bermitra dengan KKKS melalui koperasi atau badan usaha milik daerah. Ini adalah wujud nyata pemberdayaan ekonomi rakyat, di mana masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton,” jelas Saleh.
Selain meningkatkan produksi migas nasional, regulasi ini juga memastikan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Saleh mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang telah mendengar aspirasi rakyat dan memberikan harapan baru bagi petani, buruh, serta pelaku UMKM di sektor migas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Tak hanya itu, Saleh juga menekankan pentingnya pengelolaan sumur rakyat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan dukungan teknis dari KKKS, masyarakat diharapkan dapat mengelola sumur minyak dengan lebih aman dan efisien, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.
“Kami akan mendorong pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat agar siap mengelola sumur rakyat secara profesional. Ini adalah momentum untuk menjadikan masyarakat Jawa Tengah sebagai tulang punggung sektor migas yang berbasis kerakyatan,” tegas Saleh, yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Tengah.
Ia berharap pemerintah daerah dan komunitas lokal dapat memanfaatkan regulasi ini untuk membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pihaknya pun siap mengawal implementasi kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar sampai ke tangan masyarakat. (Adv)
