Semarang, Harianpantura.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menyampaikan apresiasi atas kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memberikan izin tambang kepada masyarakat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Menurutnya, langkah ini sangat strategis dalam memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertambangan.
“Pemberian izin tambang kepada masyarakat bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi rakyat kecil. Ini adalah bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mohammad Saleh.
Ia menambahkan, dengan adanya IPR, masyarakat dapat menjalankan usaha pertambangan dengan lebih aman, terhindar dari risiko penangkapan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan lokal.
“Kementerian ESDM telah menetapkan wilayah pertambangan rakyat secara jelas, termasuk di Jawa Tengah, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara teratur dan bertanggung jawab,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Jateng yang juga berlatar belakang pendidikan di bidang energi dan perencanaan wilayah, Mohammad Saleh menegaskan akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat.
“Ke depan, saya berharap izin tambang rakyat ini dapat semakin diperluas dan disertai pendampingan teknis agar masyarakat tidak hanya mendapatkan izin, tapi juga mampu mengelola tambang dengan baik dan ramah lingkungan,” pungkasnya.
Mohammad Saleh juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan izin tambang rakyat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas dan sumber daya alam Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan. (Adv)
