Semarang, Harianpantura.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) kembali meraih penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dalam acara Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta pada Rabu (19/3/2025) kemarin.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng pun mengapresiasi prestasi ini. Apalagi, nilai MCP yang didapat Pemprov Jateng dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, angka MCP Jawa Tengah mencapai 95,56, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 90,80.
“Peningkatan ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Jateng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh.
Mohammad Saleh berharap Pemprov Jateng terus mempertahankan prestasi ini. “Selamat untuk pemerintah provinsi Jawa Tengah yang memperoleh penghargaan MCP tertinggi. Kami berharap capaian yang sudah ditorehkan pemerintah provinsi Jawa Tengah terus dijaga,” ucapnya.
Menurutnya, penghargaan ini membuktikan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke tingkat kabupaten/kota sudah berjalan dengan baik.
“Harapannya integritas Pemprov Jateng sampai tingkat bawah terus dijaga. Kalau bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa.
“Kita perkuat di Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ). Kita tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi,” tegas Yasin.
Diketahui, MCP merupakan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK. Program ini fokus pada delapan area intervensi, yaitu perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain Pemprov Jateng, tiga kabupaten di Jawa Tengah juga menerima apresiasi serupa, yaitu Sragen, Batang, dan Wonogiri. (Adv)
