Jakarta, Harianpantura.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan pihaknya tidak akan ragu menutup dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP). Ia menekankan, aturan ini berlaku tanpa pandang bulu, bahkan jika dapur tersebut dimiliki pejabat tinggi sekalipun.
“Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar, akan saya tutup. Saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia,” tegas Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025), dikutip dari Kompas.
Pernyataan keras itu dilontarkan setelah maraknya kasus keracunan yang melibatkan program MBG. Data BGN mencatat, sepanjang Januari hingga September 2025 terdapat 5.914 orang yang menjadi korban keracunan makanan dari dapur MBG.
Nanik mengaku prihatin, terlebih banyak korban adalah anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan gizi dari program ini.
“Serius saya, jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program, kasihan banyak anak-anak enggak bisa makan, kita mau kasih makan kok rebutan,” ujarnya.
Ia kembali menekankan, penegakan aturan tidak akan dibedakan berdasarkan siapa pemilik dapur. Menurutnya, istilah
“jenderal” yang sering disebut masyarakat tidak hanya merujuk pada TNI, tetapi juga Polri maupun pejabat tinggi lainnya.
“Kan orang kalau di kampung ini mau punya jenderal petak. Maksudnya mau pembesar siapapun. Mau yang katanya punya anggota DPR. Mau jenderal. Jenderal itu bukan hanya militer. Polisi juga ada jenderal. Kan jangan kayak gitu,” imbuhnya. (Red)
