Pati, harianpantura.com– Bupati Pati, H. Sudewo, ST, MT, resmi membatalkan kebijakan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat memicu gelombang penolakan dari masyarakat. Keputusan ini menjadi angin segar bagi warga, karena tidak hanya menurunkan tarif, tetapi mengembalikannya ke posisi semula tanpa ada kenaikan sama sekali.
“Ini keputusan yang berat, tapi demi mendengarkan suara rakyat, kami memilih untuk membatalkan kebijakan tersebut,” tegas Sudewo, Jumat (8/8/2025).
Namun, keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Sejumlah proyek yang sebelumnya masuk dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025 harus ditunda bahkan dibatalkan. Di antaranya, pembangunan jalan yang sudah diusulkan oleh para kepala desa, serta perbaikan plafon RSUD RAA Soewondo Pati yang kondisinya dinilai membahayakan pasien.
“Memang ada dampaknya. Beberapa program yang sudah kami rancang untuk perubahan anggaran tahun ini tidak bisa dilaksanakan,” ungkap Bupati.
Salah satu proyek besar yang batal direalisasikan adalah penataan Alun-Alun Pati. Proyek ini sejatinya dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dengan menata ulang area, mengurangi elemen yang mengganggu, dan mempercantik tatanan tiang-tiang. Namun, karena keterbatasan anggaran, proyek ini terpaksa ditunda.
Meski begitu, renovasi Masjid Agung tetap berjalan, karena menggunakan anggaran murni yang tidak terpengaruh oleh perubahan APBD-P.
Langkah tegas Bupati mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Ketua Tim Relawan Bolodewo Pati, H. Mudasir, menyebut keputusan Sudewo sebagai bukti keberpihakan pada rakyat.
“Bupati sudah mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini saatnya kita semua bersatu dan mendukung kebijakan tersebut,” kata Mudasir.
Ia juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif menyosialisasikan keputusan ini ke seluruh lapisan masyarakat, guna mencegah kesalahpahaman dan menjaga kondusivitas daerah.
Mudasir turut menyerukan agar masyarakat tidak lagi melakukan aksi demonstrasi, termasuk rencana demo besar pada 13 Agustus mendatang.
“Apa yang kalian perjuangkan sudah dikabulkan. Tidak bijak jika masih ada gerakan massa setelah ini. Mari jaga persatuan dan ketenangan bersama,” tegasnya.
Pembatalan kenaikan PBB-P2 ini diharapkan mampu meredam gejolak sosial yang sempat muncul dan mengembalikan fokus pemerintah daerah pada pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
