Berita

MBG Tetap Berjalan, Pemerintah Siapkan Skema Baru Libatkan Kantin Sekolah

Avatar photo
×

MBG Tetap Berjalan, Pemerintah Siapkan Skema Baru Libatkan Kantin Sekolah

Sebarkan artikel ini
Mendikdasmen Abdul Mu'ti berbicara pada peresmian pembukaan kelas internasional atau ICP di SD Aisyiyah Multilingual Darussalam Kudus (SDA Mulida) di Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6/2026). (Istimewa)

Kudus, Harianpantura.com – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meski sempat diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Sebaliknya, program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut akan terus dilanjutkan dengan sejumlah penyesuaian mekanisme agar lebih tepat sasaran dan efektif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan mayoritas siswa masih menginginkan program MBG tetap berjalan. Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 43,4 juta siswa atau sekitar 80,94 persen dari total 53,5 juta peserta didik di Indonesia menjadi penerima manfaat program tersebut.

“Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan,” kata Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6/2026).

Menurut dia, data penerima MBG kini telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat mengenai identitas, alamat, hingga sekolah siswa penerima manfaat.

Ke depan, pemerintah akan melakukan penyempurnaan pola penyaluran MBG. Sekolah yang dinilai memiliki tingkat kebutuhan lebih rendah berpotensi tidak lagi menjadi sasaran utama program, sementara sekolah dengan siswa yang lebih membutuhkan akan diprioritaskan.

Selain itu, pemerintah juga membuka opsi baru dalam penyediaan makanan bergizi. Jika selama ini distribusi makanan banyak dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), nantinya kantin atau dapur sekolah dapat dilibatkan sebagai penyedia makanan dengan pengawasan langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Abdul Mu’ti menegaskan insiden keracunan makanan yang sempat terjadi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan keseluruhan program. Menurutnya, evaluasi harus difokuskan pada dapur atau penyedia layanan yang tidak memenuhi standar operasional.

“Kalau ada keracunan, yang dihentikan adalah dapur yang tidak benar untuk dievaluasi. SPPG yang sudah berjalan baik tetap dilanjutkan. Bahkan yang tidak memenuhi standar bisa dicabut izin operasionalnya,” tegasnya.

Ia menilai MBG memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Selain mendukung proses belajar di sekolah, program tersebut juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak.

“Generasi muda harus dibangun tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga fisiknya. Dengan gizi yang baik, anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan memiliki daya saing yang kuat di masa depan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *