Jakarta, Harianpantura.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tengah mempertimbangkan usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan tersebut dinilai sebagai langkah untuk mengurangi biaya politik yang dinilai semakin membebani.
Menurut Prabowo, mekanisme pemilihan oleh DPRD dapat menjadi solusi agar kontestasi politik tidak dikuasai oleh pemilik modal. Ia pun mengaku cenderung akan mengajak partai-partai politik membahas dan menimbang opsi tersebut.
“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” ujar Prabowo dalam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/12/2025), dikutip dari Kompas.
Prabowo menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan praktik yang sudah diterapkan di sejumlah negara.
“Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” ucapnya.q
Ia juga mempertanyakan alasan pemilihan kepala daerah tidak diserahkan langsung kepada DPRD jika lembaga itu sudah dipilih melalui Pemilu.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” imbuhnya.
Prabowo menyebut gagasan Partai Golkar yang disampaikan Bahlil perlu mendapat perhatian serius. “Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani,” tegasnya.
Sebelumnya, Bahlil kembali menyampaikan usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam peringatan HUT Golkar malam ini. Gagasan serupa sebelumnya ia sampaikan saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara, di Kendari, Minggu (2/11/2025).
Bahlil menyebut pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota oleh DPRD merupakan opsi alternatif yang ditawarkan Golkar. Ia juga menegaskan mekanisme tersebut sejalan dengan konstitusi.
“Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” ujar Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra. (Red)
