Blora, Harianpantura.com — Dalam upaya memperkuat sistem pengawasan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan bersama mitra kerja, Kamis (27/11/2025) di Ballroom Hotel Azana Blora. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Plt. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesbangpol Blora Siswo Gunawan, S.Ap., Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Candra Tirtaka, serta Tenaga Ahli Komisi II DPR RI Muhammad Sirotuddin.
Ketua Bawaslu Blora, Andyka Fuad Ibrahim, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk mewujudkan pengawasan Pemilu yang profesional dan berkeadilan.
“Penguatan kapasitas harus berjalan berdampingan dengan penguatan jaringan kerja. Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari stakeholder daerah hingga pusat. Forum ini kami harapkan menjadi tempat berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif bagi Bawaslu. Sinergi antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder sangat penting untuk menghadirkan pemilu yang lebih baik dan berintegritas,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Siswo Gunawan menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas politik daerah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Ia juga mengapresiasi program Desa Anti Politik Uang (APU) yang pernah dijalankan Bawaslu Blora.
“Saya ingat dulu Bawaslu memiliki program Desa Anti Politik Uang. Bagi kami program tersebut membawa manfaat besar bagi masyarakat desa, antara lain meningkatkan kesadaran politik, mendorong partisipasi aktif warga, membangun budaya politik sehat, serta membantu mencegah potensi konflik sosial yang sering dipicu oleh praktik politik uang,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Blora, Lanova Candra Tirtaka, menambahkan bahwa lembaga legislatif siap memperkuat dukungan terhadap Bawaslu, baik dari sisi regulasi maupun anggaran, khususnya program pencegahan pelanggaran Pemilu.
“Saya tadi berdiskusi dengan Bawaslu bahwa di desa Tutup Kecamatan Tunjungan, dalam pemilihan Kepala Desanya sangat baik dan nyaris tanpa politik uang. Ini salah satu contoh keberhasilan edukasi politik dan pencegahan pelanggaran Pemilu. Saya berharap program desa pengawasan dan desa APU dapat diperluas ke lebih banyak wilayah di Blora dan dimaksimalkan ke depan sebagai upaya membangun pemilu yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Muhammad Sirotudin, menekankan perlunya penguatan pengawasan di tingkat lokal secara komprehensif, terutama terkait pencegahan praktik politik uang dan koordinasi antarpenyelenggara Pemilu.
“Masyarakat kini menuntut proses pemilu yang profesional, akuntabel, dan transparan. Bawaslu harus mampu menjawab tantangan itu,” pungkasnya. (Hms)
