Cilacap, Harianpantura.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi siklon tropis di selatan Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini, koordinasi lintas lembaga, serta edukasi dan pelibatan aktif masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo, mengatakan pemerintah pusat maupun daerah terus mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak siklon tropis. Antisipasi tersebut meliputi pembaruan informasi cuaca, peningkatan akurasi pemodelan, dan penyampaian peringatan dini secara berkala kepada masyarakat.
“Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memberikan informasi cuaca serta iklim yang ditindaklanjuti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota melalui surat edaran agar masyarakat dapat merespons secara cepat dan tepat,” ujarnya, Kamis (4/11/2025).
Ia menambahkan, pemerintah pusat juga beberapa kali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi hujan ekstrem. “Pemerintah pusat juga beberapa kali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi hujan ekstrem, termasuk saat terjadi longsor di Cilacap dan Banjarnegara,” katanya.
Di tingkat daerah, Pemkab Cilacap telah menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana hidrometeorologi pada 2 Oktober 2025 serta apel kesiapsiagaan pada 4 November 2025. Selain itu, rencana kontingensi spesifik juga telah disusun, mencakup lokasi dan kapasitas shelter, jalur evakuasi, hingga simulasi lapangan berkala.
“Infrastruktur vital seperti drainase, tanggul, bendungan, listrik, dan komunikasi juga kami pastikan dalam kondisi baik, termasuk mitigasi bila terjadi kegagalan fungsi alat,” ujarnya.
Taryo menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak akan optimal tanpa keterlibatan masyarakat. Karena itu, sepanjang 1 Januari hingga 30 November 2025, Pemkab Cilacap telah melaksanakan sosialisasi mitigasi multiancaman dan simulasi evakuasi bagi 49.291 warga.
Pembentukan desa tangguh bencana (destana) juga terus diperluas. Hingga kini terdapat 55 destana di Cilacap, termasuk satu destana baru di Desa Malabar, Kecamatan Wanareja, yang berfokus pada penanganan longsor. Melalui destana, masyarakat dibekali kemampuan mengenali bahaya dan melakukan antisipasi secara mandiri.
“Pemerintah desa juga didorong menggunakan APBDes untuk kegiatan penanggulangan bencana,” katanya.
Untuk menciptakan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan, BPBD menyampaikan informasi resmi melalui surat edaran, website, media sosial, hingga forum RT/RW. Informasi disusun dengan bahasa yang jelas, kredibel, dan tidak hiperbolis. Masyarakat juga terus diimbau memeriksa kebenaran informasi bencana dan mengacu pada sumber resmi seperti BMKG, Badan Geologi, serta BRIN. Warga juga dapat melakukan verifikasi langsung melalui call center BPBD Cilacap.
“Seluruh langkah ini kami lakukan sebagai tindak lanjut atas peringatan BMKG terkait potensi siklon tropis di selatan Indonesia hingga Februari 2026,” kata Taryo. (Ant)
