Jakarta, Harianpantura.com – Rencana pemerintah memperbaiki bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai sorotan tajam dari anggota DPR RI. Sejumlah legislator meminta pemerintah berhati-hati dan mempertimbangkan aspek keadilan sebelum mengambil keputusan.
Tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny pada awal Oktober 2025 menewaskan 67 orang. Proses evakuasi korban memakan waktu beberapa hari, sementara kepolisian masih menyelidiki dugaan kelalaian dalam insiden tersebut.
Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul wacana dari pemerintah untuk membangun ulang Ponpes menggunakan APBN. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut hal itu sebagai langkah darurat yang tidak menutup kemungkinan melibatkan bantuan swasta.
“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta. Cuma sementara waktu dari APBN,” kata Dody dikutip dari Detik pada Minggu (12/10/2025)
Dody menjelaskan bahwa anggaran pembangunan ponpes umumnya berada di bawah Kementerian Agama. Namun, karena sifatnya darurat, pihaknya akan turun tangan langsung.
“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya konteksnya ada di Kementerian Agama, cuma ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” jelasnya.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Ia menilai penggunaan APBN harus dilakukan dengan mekanisme yang adil dan transparan.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” ujar Atalia.
Atalia menambahkan, keputusan penggunaan APBN belum final. Pemerintah, katanya, perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan pilih kasih.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum sebelum langkah perbaikan dilakukan.
“Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” paparnya.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, juga meminta pemerintah fokus pada investigasi terlebih dahulu.
“Saya pikir diinvestigasi dulu ya. Ini sebabnya apa. Jadi jangan sampai nanti ke depan kejadian serupa, semua negara yang ambil alih,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan APBN untuk ponpes bukan hal baru, namun tidak tepat diterapkan pada kasus ini.
“Kalau terjadi kelalaian, ini kelalaian mesti diproses dulu. Bahwa kita banyak bangun ponpes pakai APBN, iya, tapi tidak untuk kasus seperti ini,” kata Lasarus.
Ia khawatir langkah pemerintah justru menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
“Supaya ke depan tidak jadi, ‘Sudahlah roboh pun tidak apa-apa, nanti juga negara bangun’. Ini contoh yang tidak baik,” tegasnya.
Senada, anggota Komisi V DPR Fraksi PAN, Ahmad Bakri, menilai pemerintah perlu memperhitungkan ulang rencana penggunaan APBN mengingat keterbatasan anggaran negara.
“Saya pikir perlu diperhitungkan juga karena APBN kita terbatas,” ujarnya.
Bakri juga mengingatkan potensi munculnya kecemburuan sosial antarpondok pesantren.
“Kalau semuanya menggunakan APBN, tentu juga takut nanti kecemburuan dari pondok-pondok yang lain,” pungkasnya. (Red)
