Semarang, Harianpantura.com – Isu perubahan iklim yang kian menguat membuat ketahanan pangan menjadi sorotan dunia. Merespons tantangan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memperkuat kerja sama dengan negara-negara Uni Eropa guna memperluas produksi beras rendah karbon (low carbon rice) di wilayahnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa bersama delegasi dari 12 negara anggota Uni Eropa, di Aula Tawangarum, Balai Kota Surakarta, Senin (30/6/2025). Negara-negara yang hadir antara lain Austria, Siprus, Jerman, Belanda, Spanyol, Swedia, Belgia, Denmark, Finlandia, Lithuania, dan Polandia.
“Hari ini untuk menindaklanjuti hubungan yang saat ini sudah kita lakukan. Ke depan hubungan ini akan dilanjutkan kembali,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, fokus utama kerja sama kali ini adalah mendukung Jawa Tengah mewujudkan swasembada pangan melalui produksi beras rendah karbon.
“Kami perlu memperkuat hubungan ini pada tahun 2025-2026 agar ketahanan pangan di Jawa Tengah semakin baik,” tambahnya.
Gubernur juga memaparkan capaian sektor pertanian Jateng. Pada 2024, luas tanam padi mencapai 1,5 juta hektare dengan hasil produksi 8,8 juta ton gabah kering giling—berkontribusi 16,73 persen terhadap stok pangan nasional. Tahun 2025, target produksi padi di Jateng ditingkatkan menjadi 11,8 juta ton.
Program low carbon rice sendiri telah berjalan di Jawa Tengah sejak 2022, khususnya di Boyolali, Klaten, dan Sragen. Implementasi dilakukan melalui program SWITCH-Asia Low Carbon Rice, yang menghubungkan petani dengan penggilingan padi skala kecil serta menghubungkan petani langsung ke pasar, seperti restoran dan hotel.
Di Klaten, misalnya, total lahan yang dipanen mencapai 100 hektare dengan potensi produksi sekitar 600 ton gabah. Gubernur menilai, panen di Klaten menjadi bukti keberhasilan program low carbon rice.
“Program ini berhasil menurunkan emisi karbon hingga 80 persen, mengurangi biaya giling hingga 30–40 persen, serta memperbaiki kualitas hasil panen,” jelasnya.
Selain itu, upaya transisi menuju pertanian berkelanjutan terus digencarkan. Salah satunya dengan mengganti mesin penggilingan padi berbahan bakar solar menjadi mesin listrik, mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan mengoptimalkan penggunaan air.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Dyah Lukisari, mengungkapkan, untuk memperluas program ini, pihaknya menggandeng tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Saat ini, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di enam kabupaten, selain Klaten, Boyolali, dan Sragen.
“Nilai investasi untuk konversi mesin penggilingan padi dari solar ke listrik rata-rata Rp250 juta–Rp300 juta per titik. CSR Bank Indonesia di enam titik ini mencapai sekitar Rp1,8 miliar. Mesin ditempatkan di Demak, Jepara, Kudus, Kota Semarang, dan Kabupaten Semarang,” papar Dyah.
Ia menambahkan, ke depan diharapkan mesin penggilingan tidak lagi menggunakan listrik dari fosil, melainkan dari energi surya.
“Nanti akan dicoba 1-2 pilot mesin penggilingan dengan tenaga surya, masih kami bahas juga soal ini,” ujarnya.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyampaikan apresiasi atas sambutan dari Gubernur Ahmad Luthfi dan Wali Kota Surakarta.
“Saya sendiri mewakili misi Uni Eropa yang ada di Indonesia, di sini kami ingin belajar dari masyarakat di Indonesia mengenai apa yang dilakukan dalam hal ketahanan pangan. Kami ingin terlibat dan belajar dari Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia, bahkan juga ada di dunia,” kata Chaibi. (Hms)
