Rembang, Harianpanntura.com — Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Jumat (23/5/2025), memanas setelah 24 catatan kritis dilontarkan kepada Bupati Harno terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Kritik-kritik tajam ini menyasar hampir seluruh sektor strategis pemerintahan.
Puji Santoso, anggota DPRD Fraksi Gerindra, tak menahan diri dalam menyampaikan kritiknya. Ia menyebut buruknya manajemen proyek infrastruktur sebagai salah satu masalah kronis yang terus berulang.
“Pembangunan jalan, jembatan, hingga drainase selalu molor karena dokumen lelang tak siap. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi mencerminkan lemahnya perencanaan,” tegas Puji.
Tak hanya infrastruktur, sektor pendidikan juga mendapat sorotan. DPRD menilai distribusi fasilitas sekolah masih timpang, sementara mutu guru di wilayah terpencil jauh dari standar ideal.
Sektor ketahanan pangan pun menuai keluhan, terutama terkait bantuan alat pertanian yang tidak tepat sasaran dan pelatihan yang dinilai hanya formalitas.
Sistem bantuan sosial juga jadi sorotan tajam. DPRD menyesalkan masih adanya warga miskin yang tak tersentuh bantuan, sementara yang tidak layak justru lolos verifikasi. Dalam catatannya, DPRD juga menuntut reformasi birokrasi, penyederhanaan proses perizinan, dan penataan ulang sistem jaminan sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Menanggapi banyaknya kritik, Bupati Harno menyampaikan sikap terbuka. Ia mengakui adanya kekurangan dan menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Kritik ini menjadi bahan evaluasi penting. Jika semua rekomendasi DPRD dijalankan, tentu saja akan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna ditutup setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap LKPJ Bupati. Selanjutnya, hasil rapat akan dituangkan dalam rekomendasi resmi DPRD untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. (Bas)
