Rembang, Harianpantura.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Komitmen ini ditunjukkan melalui sejumlah kegiatan sosialisasi, termasuk keikutsertaan dalam rangkaian acara pelepasan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Rembang, Ir. Dwi Purwanto, M.M. yang kini memasuki masa purna tugas.
Kegiatan yang digelar pada Senin, 28 Juli 2025 di MC Universe Rembang tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rembang dan mitra kerja Bakesbangpol, termasuk Bawaslu. Momen tersebut menjadi ruang reflektif sekaligus apresiatif, yang menandai eratnya sinergi antara Bawaslu dan Kesbangpol selama ini.
Anggota Bawaslu Rembang, Muhammad Bayanul Lail, dalam sambutannya menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin. Ia berharap hubungan kelembagaan antara Kesbangpol dan Bawaslu semakin kokoh, khususnya dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di daerah. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan secara mandiri.
“Kolaborasi antar-lembaga, terutama dengan Kesbangpol sebagai mitra strategis dalam bidang politik dan kebangsaan, menjadi kunci keberhasilan pengawasan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bawaslu Rembang juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk melaporkan ke Bawaslu apabila menemukan perubahan data pemilih, seperti pemilih baru yang memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar, atau pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat (TMS), misalnya karena telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam daftar pemilih.
“Pelepasan ini bukan perpisahan, tetapi momentum untuk meneruskan nilai-nilai pengabdian. Sinergi yang telah terjalin dengan baik akan terus kami rawat, bahkan bersama generasi kepemimpinan yang baru,” tambahnya.
Acara ditutup dengan penyerahan cendera mata, doa bersama, dan foto bersama seluruh peserta. Suasana hangat dan penuh kekompakan dalam kegiatan ini menggambarkan semangat kolaboratif lintas lembaga yang siap menjaga netralitas dan transparansi pemilu, meskipun saat ini berada dalam masa non-tahapan. (Bas)
