Blora, Harianpantura.com – Bupati Blora Arief Rohman menyatakan defisit anggaran Kabupaten Blora sebesar Rp 235,7 miliar pada 2025 yang disorot KPK bukan tanda keuangan daerah bermasalah, melainkan akibat penggunaan pinjaman daerah untuk mempercepat pembangunan.
“Defisit itu muncul karena kita ambil pinjaman daerah. Tapi itu bisa ditutup dari pendapatan daerah, jadi secara kesehatan anggaran sebenarnya baik,” katanya, kemarin.
Arief menjelaskan, pada periode keduanya, Pemkab mengambil pinjaman Rp 215 miliar khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan. Langkah ini pernah dilakukan pada masa jabatan sebelumnya dengan pinjaman Rp 150 miliar yang juga sudah terlunasi.
“Pinjaman ini justru bikin pembangunan lebih cepat, tidak bertahap. Efeknya, ekonomi naik, harga tanah dan PAD juga ikut meningkat,” ujar Arief.
Terkait defisit yang dikaitkan langsung oleh KPK sebagai persoalan pelik, Arief menyatakan alasan di balik angka tersebut adalah perbedaan cara menghitung.
“Ini bukan murni defisit, tapi karena kita melakukan pinjaman daerah,” ucapnya.
Ia juga optimistis pendapatan dari dana bagi hasil migas dapat naik signifikan pada 2025, dari Rp130 miliar menjadi lebih dari Rp 200 miliar.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai defisit dalam APBD Kabupaten Blora 2025, yang total anggarannya tercatat Rp 2,8 triliun dengan pendapatan asli daerah hanya Rp 2,5 triliun, perlu mendapat perhatian serius.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, mengatakan, “Blora sebagai daerah penghasil migas mestinya bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini, tidak hanya mengandalkan pinjaman.”
KPK menyarankan agar pengelolaan belanja daerah harus lebih efisien, terutama pada belanja operasi dan pegawai.
“Kalau efisiensi berjalan baik, tidak perlu lagi menarik pinjaman hanya untuk menutupi defisit,” jelas Ely.
KPK juga menegaskan agar pengawasan terhadap alur anggaran harus diperketat, karena celah untuk penyalahgunaan, khususnya di usulan pokir masih sangat terbuka. (Red)
