BeritaPendidikanSemarang

Atasi Kesenjangan Pendidikan SMA, Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Proyeksi Jumlah Siswa Lima Tahun ke Depan

Avatar photo
×

Atasi Kesenjangan Pendidikan SMA, Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Proyeksi Jumlah Siswa Lima Tahun ke Depan

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh. (Istimewa)

Semarang, Harianpantura.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan pentingnya pemerintah provinsi segera menyusun proyeksi jumlah siswa SMA dan SMK di setiap kecamatan selama lima tahun ke depan. Tujuannya agar pemerintah bisa mengantisipasi kebutuhan fasilitas pendidikan dan mengatasi kesenjangan akses pendidikan di Jawa Tengah.

“Data proyeksi ini sangat penting supaya pembangunan sekolah negeri bisa tepat sasaran. Jangan sampai ada kecamatan yang jumlah siswanya meningkat tajam, tapi sekolah negeri justru minim,” kata Mohammad Saleh, Senin (14/7/2025).

Menurut Saleh, penyusunan proyeksi harus berdasarkan data kelahiran, jumlah lulusan SMP, dan migrasi siswa antar daerah. Selain itu, kapasitas sekolah yang ada, baik negeri maupun swasta, juga harus dihitung agar perencanaan lebih akurat.

Saleh juga mengapresiasi program kemitraan yang dijalankan Gubernur Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta di 35 kabupaten/kota untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu. Namun, ia mengingatkan agar program ini tidak menggantikan peran pemerintah dalam menyediakan sekolah negeri.

“Program kemitraan ini bagus, tapi pemerintah harus tetap hadir dengan menyediakan sekolah negeri yang memadai. Jangan sampai anak-anak dari keluarga kurang mampu kesulitan mendapatkan akses pendidikan,” ujarnya.

Jika proyeksi tidak segera dibuat, Saleh mengingatkan risiko besar yang bisa terjadi. Banyak siswa, terutama dari keluarga kurang mampu, berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri maupun swasta, sehingga akses pendidikan menjadi tidak merata.

Untuk itu, DPRD Jawa Tengah merekomendasikan agar pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sekolah secara menyeluruh, memastikan setiap kecamatan memiliki fasilitas pendidikan yang cukup, dan mengawasi program kemitraan agar tidak mengurangi peran negara.

“Pendidikan adalah hak setiap anak. Kita harus pastikan semua anak di Jawa Tengah bisa bersekolah dengan layak tanpa terkecuali,” tutup Mohammad Saleh. (Adv)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *