Semarang, Harianpantura.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan Kepolisian Daerah (Polda) setempat terkait pelaksanaan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL). Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat (20/6/2025).
“ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata, tetapi dampak sosialnya juga yang harus kita pikirkan,” ujar Luthfi.
Ia menegaskan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan efektif di wilayah Jawa Tengah.
“Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” tambahnya.
Sebagai informasi, sejak 1 Juni 2025, Korps Lalu Lintas Polri meluncurkan program nasional Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Over Loading. Program ini menerapkan tiga level pendekatan penindakan, yakni sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum. Pendekatan tersebut tidak hanya berupa imbauan, tetapi juga melibatkan interaksi langsung dengan para pengemudi, pemilik kendaraan, dan pengusaha jasa angkutan.
Namun, kebijakan ini memicu protes dari para supir truk di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah. Demonstrasi telah terjadi di beberapa wilayah seperti Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, dan Banyumas. Para supir menolak aturan tersebut dan menuntut agar penerapannya tidak dilakukan secara tebang pilih. Mereka juga meminta agar proses uji emisi kendaraan tidak dipersulit oleh Dinas Perhubungan. (Red)
