Jakarta, Harianpantura.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sudah diterbitkan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai menteri. Pernyataan ini disampaikan menyusul kontroversi dan penolakan publik terhadap aktivitas tambang PT GAG Nikel di wilayah tersebut.
“Perlu saya tegaskan, saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih menjadi Ketua Umum HIPMI dan belum masuk kabinet,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Jumat (6/6/2025).
Bahlil mengatakan Izin produksi PT GAG Nikel diterbitkan pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018. PT GAG Nikel adalah anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam) yang memegang Kontrak Karya sejak 1998.
Bahlil juga membantah isu bahwa tambang berada di kawasan konservasi atau merusak ikon wisata Raja Ampat, terutama Pulau Piaynemo yang terkenal dengan keindahan alamnya. Ia menjelaskan lokasi tambang berada di Pulau Gag yang berjarak sekitar 30-40 kilometer dari Piaynemo.
“Banyak yang bilang tambang ada di Piaynemo, itu keliru. Tambangnya di Pulau Gag, cukup jauh dari sana. Saya tahu karena saya sering ke Raja Ampat,” jelasnya.
Menanggapi protes masyarakat dan aktivis lingkungan, Kementerian ESDM memutuskan menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel sejak 5 Juni 2025. Penghentian ini berlaku sampai tim verifikasi lapangan selesai melakukan evaluasi terkait dampak lingkungan dan kepatuhan terhadap kaidah pertambangan yang baik.
“Untuk sementara kami hentikan sampai kami cek langsung kondisi di lapangan,” kata Bahlil.
Langkah ini mendapat dukungan dari Komisi VII DPR yang menyambut baik penghentian sementara sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan. Bahlil juga berencana melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang untuk memastikan kondisi sebenarnya. (Red)
