Rembang, Harianpantura.com – Pabrik Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, akhirnya resmi berhenti beroperasi sejak 1 Juni 2025. Jurnalis sekaligus pembuat film dokumenter, Dandhy Laksono, mengungkapkan bahwa sejak awal, pabrik ini memang menghadapi berbagai kendala besar.
“Sejak 11 tahun lalu, data sudah menunjukkan pabrik ini tak akan lama karena perlawanan petani Kendeng membuat mereka kesulitan menambang bahan baku,” ujarnya dalam pernyataan tertulis di X.
Dandhy menambahkan, meskipun produksi semen nasional mengalami surplus hingga 10 juta ton per tahun, pabrik ini tetap dipaksakan beroperasi karena beban utang besar sebesar Rp 4,4 triliun yang harus dibayar kepada bank Mandiri dan BNI.
“Pemerintah pada awal rezim Jokowi mempertahankan proyek ini agar tidak kehilangan muka, mengingat kekalahan pabrik semen di Pati yang juga digagalkan oleh petani pada 2009 menjadi preseden yang dikhawatirkan menginspirasi perlawanan di lokasi lain. Jadilah pendirian pabrik ini dipaksakan secara bisnis,” jelas Dandhy.
Selain persoalan bisnis, skandal hukum juga mewarnai perjalanan pabrik ini. Meski petani berhasil memenangkan gugatan hingga tingkat Mahkamah Agung, pembangunan pabrik tetap berlanjut berkat penerbitan izin baru oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo.
“Ganjar Pranowo melakukan pemelintiran hukum dengan mengeluarkan izin baru hanya karena nama Semen Gresik sudah berganti Semen Indonesia,” ungkap Dandhy.
Lebih jauh, Dandhy menyoroti upaya negara yang mengerahkan berbagai cara untuk mempertahankan proyek ini, mulai dari tekanan politik, kriminalisasi, hingga pengerahan buzzer. Tokoh-tokoh nasional seperti mantan Kepala BIN Sutiyoso dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar (yang kini menjabat Menteri Agama) bahkan ikut dilibatkan sebagai komisaris perusahaan.
“Pensiunan jenderal ini mendatangi rumah petani yang menolak. Salah satunya petani cabai bernama Joko Prianto,” tambahnya.
Mengenai alasan penutupan pabrik yang dikaitkan dengan blokade jalan desa, Dandhy menilai hal tersebut tidak masuk akal dan berpotensi memecah belah masyarakat antara pekerja pabrik dan petani.
“Faktanya, jalan desa itu sendiri tidak benar-benar ditutup alias disisakan beberapa meter cukup untuk truk lalu-lalang mengangkut bahan baku,” tegasnya.
Dandhy berharap agar para pekerja yang terdampak segera mendapatkan pekerjaan baru dan lingkungan Pegunungan Kendeng tetap lestari.
“Semoga yang di-PHK segera mendapat pekerjaan baru dan alam Kendeng semakin lestari hingga bisa menghidupi orang lebih banyak lagi,” tutupnya dengan harapan optimis. (Red)
