Semarang, Harianpantura.com – Aksi demo sopir truk yang menolak kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) di berbagai wilayah Jawa Tengah menarik perhatian Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. Ia menyampaikan bahwa DPRD sangat memahami keresahan para sopir truk yang merasa kebijakan ini memberatkan dan berdampak pada aktivitas mereka sehari-hari.
“Kami paham betul aspirasi para sopir truk. Kebijakan ODOL memang penting untuk keselamatan di jalan, tapi penerapannya harus adil dan tidak membebani pelaku usaha angkutan,” ujar Mohammad Saleh.
Menurut Saleh, dialog yang terbuka antara pemerintah, sopir, dan pengusaha angkutan menjadi kunci agar kebijakan ini bisa berjalan lancar tanpa menimbulkan masalah baru.
“Kami mengajak semua pihak duduk bersama, mencari solusi yang menguntungkan semua. Jangan sampai kebijakan ini justru menghambat distribusi barang dan perekonomian di Jawa Tengah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mohammad Saleh menegaskan bahwa DPRD Jawa Tengah akan menyampaikan aspirasi sopir truk kepada pemerintah pusat.
“Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen memperjuangkan agar aturan ini dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan kesulitan yang tidak perlu bagi sopir dan pengusaha,” jelasnya.
Sebelumnya, demo sopir truk telah berlangsung di sejumlah daerah seperti Semarang, Pati, dan Banyumas. Para sopir menuntut agar penerapan aturan ODOL tidak memberatkan dan proses uji emisi kendaraan lebih dipermudah.
Mohammad Saleh juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih baik terkait aturan ODOL agar semua pihak memahami dan bisa menjalankan aturan dengan benar.
“Sosialisasi yang masif dan jelas sangat dibutuhkan agar tidak ada salah paham dan penolakan yang berlebihan,” ujarnya. (adv)
