Semarang, Harianpantura.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memproyeksikan produksi padi pada 2026 meningkat hingga 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Proyeksi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares.
Ia menjelaskan, produksi padi Jawa Tengah pada 2025 tercatat mencapai 11,36 juta ton gabah kering panen (GKP) atau setara 9,38 juta ton gabah kering giling (GKG).
“Produksi itu kami perkirakan bisa meningkat 5,5 persen pada tahun ini,” kata Defransisco usai mengikuti acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan bersama Presiden Prabowo Subianto secara daring di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional dengan kontribusi sekitar 15 hingga 16 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.
“Apa yang disampaikan Pak Presiden tadi capaiannya jelas, kontribusi kita sampai 15 persen, bahkan bisa lebih,” ujarnya.
Untuk 2026, Pemprov Jateng menargetkan produksi padi sebesar 12 juta ton GKP. Jika target tersebut tercapai, Jawa Tengah berpotensi melampaui produksi padi Jawa Barat dan Jawa Timur.
“Target GKP tahun depan 12 juta ton. Kalau tercapai, produksinya bisa lebih tinggi dari Jawa Barat dan Jawa Timur,” kata Defransisco.
Selain padi, ia menyebutkan Jawa Tengah juga mengalami surplus pada sembilan komoditas pangan strategis, yakni padi, jagung, cabai, bawang, tebu, kelapa, kopi, dan kakao. Satu-satunya komoditas yang belum surplus adalah kedelai.
Meski demikian, Defransisco menegaskan produksi kedelai Jawa Tengah tetap menjadi yang tertinggi secara nasional. Ia menyebut kedelai merupakan komoditas yang tidak mudah dikembangkan karena membutuhkan kondisi lahan dan air yang spesifik.
“Kedelai tidak boleh terlalu banyak air, tapi juga tidak boleh kekurangan air. Untuk petani yang belum berpengalaman, perlu pendampingan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui alokasi APBD untuk pembangunan infrastruktur pertanian serta penguatan kelembagaan petani.
“Kami ingin petani makin sejahtera dan masyarakat menikmati hasil pertanian dengan harga yang baik. Ketahanan pangan tidak bisa dijaga tanpa kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan petani,” ujarnya. (Hms)
