PIDATO Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR pagi ini (14/8/2026) menyajikan sebuah bentangan optimisme yang luar biasa. Secara kuantitatif, pemerintahan dalam 21 bulan terakhir telah mengeksekusi 121 kebijakan transformatif. Mulai dari konsolidasi devisa melalui Danantara, restrukturisasi radikal ratusan BUMN tidak efisien, hingga penguatan ekonomi domestik yang mencatatkan pertumbuhan makro di angka 5,29%. Secara teknokratis, rapor pemerintah berada di zona hijau tebal.
Namun, sebelum pidato tersebut dibacakan, sebuah alarm keras berbunyi dari ruang akademik. Rilis survei nasional dari SMRC dan Indikator Politik Indonesia memaparkan realitas yang bertolak belakang: tingkat kepuasan publik (approval rating) kepala negara berada di kisaran kritis, yakni 51,1% dan 49,5%.
Di sinilah letak paradoksnya. Mengapa rentetan prestasi transformatif yang belum pernah dicapai oleh pemerintahan sebelum-sebelumnya justru direspons secara dingin, bahkan negatif oleh persepsi publik? Mengapa ada jurang pemisah yang begitu dalam antara kerja keras kabinet dan penilaian masyarakat? \
Disonansi Kognitif dan Gagapnya Strategi BAKOM RI
Sebagai analis yang lama bergelut dalam pembacaan perilaku pemilih dan metodologi opini publik sejak medio kejayaan Indo Barometer hingga ICRC hari ini, saya melihat fenomena ini bukan sekadar masalah teknis penyiaran pesan, melainkan akibat belum optimalnya fungsi lembaga jangkar komunikasi baru bentukan pemerintah, yakni Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI.
Dalam kacamata psikologi politik, ketimpangan data vs realitas psikologis publik ini memicu apa yang disebut Teori Disonansi Kognitif (Leon Festinger, 1957). Publik mengalami ketidaknyamanan mental akibat memegang dua keyakinan yang saling bertentangan: di satu sisi mereka mendengar klaim kesuksesan makro pemerintah, namun di sisi lain mereka menghadapi tekanan ekonomi riil di tingkat rumah tangga.
Disonansi ini diperparah oleh kegagalan BAKOM RI dalam merancang arsitektur informasi terpadu. Sejak dibentuk untuk memperluas jangkauan komunikasi kepresidenan, BAKOM RI tampaknya masih terjebak pada taktik hilir (sekadar mengunggah agenda penyiaran siaran langsung kegiatan presiden atau rilis pers rutin), daripada mengintervensi hulu kebijakan. BAKOM RI gagal menyinkronkan substansi 121 kebijakan transformatif presiden menjadi narasi harian yang mudah dipahami di tingkat daerah. Ketika pusat komando komunikasi kepresidenan ini gagap dalam menerjemahkan data teknokratis menjadi konsumsi emosional rakyat, ruang kosong informasi tersebut langsung dibajak oleh sentimen negatif dan asimetri persepsi di tingkat akar rumput.
Makro Versus Mikro dan Isu Volatile Food
Pemerintah saat ini sedang bekerja menggunakan kalkulus makro-jangka panjang, sedangkan denyut nadi ingatan harian publik dibentuk oleh variabel mikro-ekonomi jangka pendek yang bersentuhan langsung dengan isi dompet mereka (pocketbook voting).
Meskipun inflasi inti nasional terkendali, data di lapangan menunjukkan bahwa inflasi komponen bergejolak (volatile food)—seperti harga beras, minyak goreng, dan daging di pasar tradisional—masih menjadi beban psikologis utama di tingkat grassroots. Ketika angka pertumbuhan ekonomi makro dipaparkan secara megah namun berbenturan dengan fluktuasi harga kebutuhan pokok, publik merasa narasi keberhasilan tersebut berada di ruang hampa yang berjarak dari realitas meja makan mereka. Tim strategi di BAKOM RI gagal mendeteksi getaran kecemasan ini sejak dini. Banyak komunikasi yang dilempar ke masyarakat terkesan kurang peka dan minim empati (tone-deaf).
Masa bulan madu politik (political honeymoon) pemerintahan baru telah usai. Publik bergeser dari penilaian afektif menuju penilaian transaksional-evaluatif: “Apa dampak langsung dari 121 kebijakan transformatif terhadap kelangsungan hidup keluarga saya hari ini?”
Kebuntuan Arsitektur Narasi Digital
Faktor berikutnya yang tidak kalah krusial adalah kegagalan pembingkaian narasi (narrative framing) di ruang digital. Kebijakan besar—seperti pemangkasan jumlah BUMN dari ratusan menjadi di bawah 300 demi efisiensi—adalah sebuah keberanian manajerial yang luar biasa. Namun, ketika dilempar ke ruang publik tanpa adanya penyangga komunikasi (buffer narrative) yang matang dari jejaring informasi siber negara, kebijakan ini dengan mudah dipelintir oleh kelompok oposisi sebagai narasi “kebangkrutan ekonomi” atau “ancaman PHK massal”.
Di era algoritma media sosial yang terfragmentasi hari ini, pola komunikasi satu arah berupa rilis berita formal atau sekadar mengunggah dokumen pidato kenegaraan sudah kehilangan daya penetrasinya. Ruang udara informasi kita justru kerap dikuasai oleh disinformasi terstruktur yang mengeksploitasi kecemasan ekonomi masyarakat. BAKOM RI kerap kali terjebak dalam pola komunikasi defensif-reaktif (pemadam kebakaran), alih-alih melakukan mitigasi narasi berbasis intelijen data publik yang presisif.
Rekayasa Komunikasi Berbasis Data
Mengembalikan tingkat kepuasan publik ke zona aman (>70%) bukanlah hal yang mustahil, mengingat modal dasarnya—yaitu prestasi riil—sudah dimiliki oleh Presiden. Yang diperlukan saat ini adalah perombakan total pada arsitektur komunikasi publik negara melalui dua langkah taktis.
Pertama, Mereformasi Total Fungsi Deputi Strategi BAKOM RI. BAKOM RI harus ditransformasikan dari sekadar humas penyiaran klip video menjadi pusat perumusan narasi tunggal nasional (national newsroom). Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi BAKOM RI wajib memasok turunan narasi yang seragam ke seluruh kementerian teknis hingga tingkat dinas daerah, agar tidak ada lagi ego sektoral komunikasi dalam membumikan kebijakan presiden.
Kedua, Memanusiakan Data dan Micro-Targeting. Pemerintah harus berhenti jualan angkaangka statistik yang kaku. Narasi komunikasi wajib digeser ke pendekatan empati. Publik tidak butuh angka surplus devisa Danantara, publik butuh kepastian bahwa devisa tersebut dikonversi menjadi instrumen penjinak harga volatile food dan stabilitas pasokan pangan di pasar tradisional. Kebijakan teknokratis yang rumit harus dipecah menjadi konten-konten visual pendek vertikal yang menyasar klaster kecemasan masyarakat secara spesifik (Gen Z untuk lapangan kerja, ibu rumah tangga untuk stabilitas harga pangan).
Negara tidak boleh membiarkan prestasi hebatnya tenggelam dalam riuhnya sentimen negatif digital akibat stagnasi mesin komunikasi. Menyelaraskan prestasi kerja dengan persepsi publik bukan sekadar urusan memoles citra, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas politik nasional. Jika tata kelola komunikasi publik ini tidak segera diarsiteki ulang dengan pendekatan berbasis data dan intelijen media yang kuat, maka lompatan kemajuan yang sudah diraih terancam layu sebelum berkembang. (*)
Penulis: Hadi Suprapto Rusli (Direktur Eksekutif Ide Cipta Research and Consulting / ICRC)
